Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menambah anggaran untuk pelatihan kejuruan atau vokasional di sektor konstruksi hingga dua kali lipat pada 2019. Anggaran dinaikkan sejalan dengan fokus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, mengatakan pihaknya akan menggenjot peran Balai Jasa Konstruksi di daerah untuk meningkatkan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja konstruksi Indonesia pada akhir 2017 mencapai 8,1 juta. Dari jumlah tersebut, hanya 470.789 orang yang memiliki sertifikat.
"Fokus kami tahun depan di SDM [Sumber Daya Manusia]. Maka anggarannya meningkat dua kali lipat, tahun ini kurang lebih Rp300 miliar," ujarnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Senin (30/7/2018).
Dengan kata lain, anggaran untuk pelatihan kejuruan bidang konstruksi tahun depan diestimasi mencapai kisaran Rp600 miliar. Dalam catatan Bisnis.com, jumlah anggaran pada 2019 diperkirakan bakal menjadi yang terbesar sejak 2013 yang jumlahnya mencapai Rp296,8 miliar.
Syarif mengimbuhkan, tenaga kerja konstruksi bersertifikasi harus ditambah karena menjadi amanat dalam Undang Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tahun depan, Kementerian PUPR menargetkan sertifikasi 170.000 tenaga kerja konstruksi dan 20.000 pelatihan jasa konstruksi. Hingga akhir 2017, sertifikasi tenaga kerja konstruksi telah mencapai 746.182 sedangkan di akhir 2019 jumlah sertifikasi diharapkan mencapai 950.000.
Baca Juga
Menurut Syarif, proses sertifikasi kini tidak terpaku pada pengajaran di kelas. Ditjen Bina Konstruksi mulai menempuh cara lain dengan terjun ke lapangan mendatangi para pekerja konstruksi terampil yang belum memiliki sertifikasi. Para mandor di lapangan juga dikerahkan menjadi instruktur mandiri untuk kemudian dinilai kemampuannya oleh tim penilai atau assesor.
Di sisi lain, Kementerian PUPR juga siap memberikan pelatihan kepada seribu narapidana di tujuh lembaga pemasyarakatan yang tersebar di tujuh kota. Menurut Syarif, pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan bisa menjadi potensi penambahan tenaga konstruksi bersertifikat.
“Stigma negatif atas mereka harus diubah. Mantan narapidana kerap kesulitan untuk mencari pekerjaan. Padahal, kualitas tenaga kerja mantan narapidana ini tidak kalah dengan pekerja lainnya,” imbuhnya.
Di lain pihak, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM, Sri Puguh Budi Utami mengatakan pihaknya melakukan seleksi terhadap warga binaan yang berhak mendapat pelatihan jasa konstruksi. Salah satu syaratnya yakni warga binaan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. "[Syarat] Utamanya ya berbuat baik ya, juga disiplin. Nanti tim dari Pembina Kemasyarakatan juga melakukan penilaian," jelasnya.
Menurut Sri, kemarin sebanyak seratus warga binaan memulai pelatihan jasa konstruksi dengan instruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). Sebanya 33 orang akan dilatih sebagai tukang kayu konstruksi, 33 orang sebagai tukang batu, dan 34 orang sebagai tukang besi.
Sri menerangkan, pelatihan digelar selama empat hari dan peserta yang berhasil lulus ujian akan mendapatkan sertifikat. Selama menjalani masa tahanan, warga binaan bisa dikerahkan untuk membangun sejumlah proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Hukum & HAM ataupun kegiatan konstruksi lainnya.
Sebelumnya, pada pekan lalu sebanya 32 warga binaan di LP Nusakambangan juga mendapat pelatihan serupa. Sri menuturkan, kegiatan ini akan diperluas di tujuh lapas yang tersebar di tujuh kota, antara lain Tangerang, Cibinong, Banda Aceh, Palembang, Makassar, Jayapura, dan Banjarmasin. Untuk diketahui, saat ini, terdapat 173.367 orang warga binaan dan 44.252 klien yang tersebar di seluruh lapas di 34 provinsi di Indonesia.
