Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengaku cukup terbuka terhdap peluang impor gula dari India tersebut. Terlebih selama ini Indonesia cukup bergantung dari Australia dan Thailand yang memasok lebih dari 95% kebutuhan impor gula nasional.
“Kami terbuka dengan potensi impor dari India selama sesuai spesifikasi Indonesia. Sedangkan untuk G to G, terutama terkait penurunan bea masuk gula dari India, perlu penjajakan lebih lanjut,” ujar Oke, Selasa (17/7/2018).
Dia melanjutkan, India pun menawarkan produk gula dengan standar International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) 400-600 kepada Indonesia. Namun, Oke mengaku belum dapat mengakomodasi tawaran tersebut.
Pasalnya, standar ICUMSA gula impor Indonesia saat ini sebesar 1.200. Dia khawatir, apabila standar ICUMSA gula impor diturunkan maka akan memicu kebocoran di pasar gula konsumsi.
Sementara itu, ketika diminta keterangan terkait peluang penurunan bea impor gula asal India, sebagai bentuk lobi-lobi agar New Delhi bersedia menurunkan tarif impor kelapa sawit (CPO) dari Tanah Air, Oke tidak menampiknya. Pada Maret 2018 lalu, India tercatat telah meningkatkan tarif impor CPO menjadi 44% dari sebelumnya sebesar 30%. India juga menaikkan pajak untuk minyak sawit turunan dari 40% menjadi 54%.
Selain menawarkan produk gula sebagai komoditas ekspor, Oke menyebutkan bahwa India juga berusaha menawarkan potensi investasi di sektor pabrik gula. Selain investasi berupa pendirian pabrik gula modern, India juga bersedia berinvestasi dalam bentuk permajaan alat-alat pabrik gula yang berusia tua.
Terpisah, Ketua Umum Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menyebutkan, apabila keran impor gula juga dibuka dari India maka kebijakan tersebut akan semakin menekan produsen gula dalam negeri.
Di sisi lain, dia juga mengecam potensi dijadikannya rencana penurunan bea impor gula asal India sebagai bentuk lobi-lobi agar pajak ekspor CPO Indonesia ke India diturunkan. Pasalnya, kebijakan itu akan mengulang kesepakatan Indonesia-Australia pada 2017. Kala itu, lanjutnya, Pemerintah RI menjadikan penurunan tarif impor gula agar produk pestisida Tanah Air dibebaskan dari pajak ekspor ke Negeri Kanguru.
“Jangan tekan produsen gula dalam negeri terus-terusan. Tidak adil jika tarif impor gula terus-terusan dijadikan imbalan agar komoditas lain mendapat kemudahan ekspor ke negara lain,” tegasnya.
