Pengusaha Dukung Pemerintah Melobi Mendag AS untuk Pertahankan GSP

Dukungan kepada upaya pemerintah untuk menemui Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross guna membahas keberlanjutan fasilitas generalized system of preferences (GSP) datang dari kalangan pengusaha.
Yustinus Andri DP | 11 Juli 2018 18:55 WIB
Miliarder Wilbur Ross diambil sumpahnya sebagai sekretaris perdagangan AS pada Selasa (28/2/2017) oleh Wakil Presiden Mike Pence - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan kepada upaya pemerintah untuk menemui Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross guna membahas keberlanjutan fasilitas generalized system of preferences (GSP) datang dari kalangan pengusaha.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengapresiasi langkah pemerintah untuk lebih agresif melobi AS demi kembali mendapatkan fasilitas GSP pada masa depan.

“Pemerintah Indonesia perlu pastikan ke AS, bahwa Indonesia layak menerima GSP. jangan  kita bicarakan dahulu komoditas apa yang perlu diprioritaskan, kalau bisa seluruh produk kita yang masuk di daftar tariff line mendapat fasilitas GSP,” ujarnya, Rabu (11/7/2018).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Azis Pane. Dia mengapresiasi langkah cepat para pemangku kebijakan untuk mengantisipasi dampak negatif yang berpotensi muncul akibat dicabutnya fasilitas GSP Indonesia oleh Washington.

“Upaya yang sangat baik, terutama setelah kemarin, mereka [pemerintah] mengatakan dampak [dicabutnya GSP] kecil. Akhirnya mereka sadar bahwa GSP ini penting bagi industri dalam negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, dibukanya peluang pemerintah RI untuk berdialog langsung dengan Ross, tak lepas dari karakter pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang gemar melakukan negosiasi bilateral.

“Karakter AS sekarang lebih gemar melakukan bilateral meeting. Undangan Ross ke Pemerintah Indonesia ini contohnya. Melalui bilateral meeting, AS lebih mampu menunjukkan betapa powerfullnya mereka, terlebih Indonesia kini dianggap lebih condong ke China,” paparnya.

Kendati demikian, Fithra memperkirakan Pemerintah AS tidak akan serta merta mengeluarkan Indonesia dari daftar penikmat fasilitas GSP. Pasalnya, produk ekspor Indonesia, tidak terlalu mengganggu industri dalam negeri AS.

Dia pun mengingatkan agar Indonesia mengirimkan negosiator yang andal untuk mengantisipasi tekanan AS yang berlebih saat pertemuan bilateral tersebut. Pasalnya, Paman Sam memiliki kecenderungan memberikan tekanan yang besar kepada negara mitra, saat bernegosiasi.

Tag : amerika serikat
Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top