Bisnis.com, JAKARTA -- Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) menyurati Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kinerja dan kepemimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kapal di perairan yang menimbulkan banyak korban jiwa akhir-akhir ini.
Ketua IKPPNI, Dwiyono Soeyono mrnyatakan, peristiwa tenggelamnya kapal penumpang KM Sinar Bangun di kawasan perairan Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Senin, 18 Juni 2018, menjadi salah satu tolak ukur gagalnya kinerja Kemenhub dalam menjaga dan mengawasi aspek keselamatan penumpang angkutan laut.
"Karena itu, kami mengetuk nurani Presiden Joko Widodo untuk berempati sesegera mungkin mengevaluasi darurat maritim dalam tatakelola Kemenhub, termasuk jajaran Pimpinan lembaga itu yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, akibat dari penyimpangan pelaksanaan kewenangan dalam tata kelola keselamatan pelayaran niaga dengan pertimbangan kompetensi yang tidak tepat guna," ujar Dwiyono, melalui siaran pers IKPPNI, Senin (9/7/2018).
Desakkan IKPPNI itu juga telah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo pada 5 Juli 2018 melalui surat bernomor : PPRI-01/VII/18 yang juga ditembuskan kepada Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kepala Kepolisian RI, Ketua DPR-RI, Komisi V DPR-RI, dan Komisi VI DPR-RI.
Dia mengatakan kunci penting dalam tata kelola Kemenhub yakni mesti adanya keseimbangan perpaduan ilmu vokasi dan akademis dalam ilmu manajemen keselamatan pelayaran niaga. "Ini adalah mutlak, karena dalam tata kelola keselamatan pelayaran niaga itu sangat kental dengan hal yang sangat tehnis," tuturnya.
Dwiyono mengutarakan, kompetensi pada hal tehnis itulah yang membuat profesi perwira pelayaran niaga sangat spesifik sebagai lex specialis dan peran sertanya dalam pelayanan publik pengguna jasa transportasi laut tidak sedemikan mudah.
Baca Juga
"Bahkan tanggung jawab perwira pelayaran niaga tidak diperbolehkan oleh international maritime organizatian (iMO) didelegasikan kepada profesi lain yang berbeda kompetensi dalam kegiatannya," paparnya.
Dia mengatakan,kondisi saat ini juga tentunya merefleksikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, di mana secara khusus Ditjen Hubla adalah salah satu Direktorat Lembaga Kementerian Perhubungan yang sifatnya sangat kental tehnis, terutama pada Direktrat Perkapalan dan Pelabuhan, Direktorat Navigasi, Direktorat Lalu Lintas Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai.
Dwiyono menyatakan, desakan IKPPNI disampaikan sebagai bentuk proaktif peran serta masyarakat tenaga ahli dalam bidang manajemen keselamatan pelayaran niaga, agar pelaksanaan
kegiatan tatakelola pelayaran niaga lebih menjamin keselamatan moda transportasi/angkutan perairan yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
Dia mengatakan, IKPPNI sebagai tenaga ahli maritim yang dilahirkan sejak tahun 1957, terus berupaya berperan aktif memberikan masukan dan kritik terhap tata kelola Kemaritiman di tanah air.
Namun sayangnya, kata dia, Pemerintah selama ini tidak optimal melibatkan langsung IKPPN dalam tatakelola kemaritiman sehingga RI masih sering terkecoh dengan banyaknya petualang-petualang maritim yang bukan sejatinya tapi tampil dan dijadikan konsumsi publik yang awam tentang maritim.
"Padahal kondisi demikian dapat menyesatkan. Makanya, atas nama komunitas profesi perwira pelayaran niaga Indonesia, dan sebagai sumbangsih maritim RI, pimpinan lembaga disektor ini agar tetap memiliki reputasi yang baik di dunia Internasional sebagai negara Maritim Intelektual yang berbudaya keselamatan pelayaran niaga, berdaulat dan beradab maritim," ujarnya. (k1)
