Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pelonggaran Loan to Value oleh Bank Indonesia tidak berlaku pada program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Asisten Gubernur Bank Indonesia Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Filianingsih Hendarta mengatakan kebijakan pelonggaran LTV mengecualikan untuk program pemerintah dan menyerahkan sepenuhnya untuk disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kembali.
“Sepanjang pemerintah sudah punya programnya, perannya, semuanya jelas dan ada kerja sama dengan bank yang membiayakan, dan ada pengembangnya, kami serahkan kembali ke pemerintah,” ujar Filianingsih di Jakarta, Senin (3/7/2018).
Menurutnya, program pemerintah lebih banyak diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sehingga pemerintah jauh lebih berhati-hati dan memilki banyak rambu-rambu terhadap skema programnya.
Selain itu, Filianingsih juga mengungkapkan bahwa pengecualian kebijakan terhadap pemerintah bukan pada saat ini saja. Melainkan pengecualian sudah dilakukan sejak 2012 saat kebijakan LTV dikeluarkan untuk pertama kalinya.
Sebagai informasi, Bank Indonesia menetapkan untuk melakukan pelonggaran besaran uang muka terhadap pembeli rumah pertama yang sepenuhnya diserahkan kepada perbankan dan besaran uang muka rumah kedua dan seterusnya sebesar 15% yang akan diberlakukan pada 1 Agustus 2018.
Baca Juga
Namun, Bank Indonesia menegaskan pelonggaran besaran uang muka rumah pertama yang ditetapkan disesuaikan dengan praktik menejemen risiko yang ada sehingga tidak diartikan sebagai uang muka 0%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
