"Stunting" Jadi Fokus RPJMN Bappenas

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Perencanaan Nasional fokus menghilangkan stunting guna meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia dalam persiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan stunting adalah ancaman nyata perekonomian nasional dan bonus demografi 2030.

Stunting atau gagal tumbuh adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu lama akibat pemberian makanan tidak sesuai kebutuhan gizi, terjadi mulai janin hingga 1.000 hari setelah lahir.

Ini akan memengaruhi kemampuan daya saing individu karena pengaruhnya terutama pada otak. Stunting merupakan permasalahan fundamental dalam Sumber Daya Manusia (SDM).

"Stunting bukan menjadi masalah gizi dan pangan, ini investasi mencukupi yang menjadi masalah ekonomi makro," paparnya pada pembukaan Workshop Pra Widyakarya Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, sebanyak 37,2% atau sekitar 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Penderitanya tersebar merata di seluruh Indonesia, terutama di kawasan pedesaan.

Menurut Bambang, stunting dalam jangka panjang dapat menimbulkan potensi kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2%-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB Indonesia Rp13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp390 triliun per tahun.

Angka tersebut jauh di atas anggaran kesehatan 5% dari belanja negara atau sekitar Rp110 triliun.

Saat dewasa, mereka yang mengalami kondisi stunting berpeluang mendapatkan penghasilan 20% lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalaminya.

"Itu baru kerugiannya, sedangkan jika kita dapat mengentaskan ini, potensial gain mencapai 48 kali lipat," lanjutnya.

Mantan Menteri Keuangan ini mengakui terlambat mengantisipasi stunting, sehingga dia memasukkannya menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019. 

Bambang mengharapkan kerja sama lintas sektoral untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pengentasannya akan dilakukan di 100 kota/kabupaten yang paling parah mengalami stunting.