Bisnis.com, JAKARTA -- Empat proyek perkeretaapian dengan pendanaan non APBN yang dipangkas dari daftar rencana strategis atau renstra 2015--2019 masih tetap dilanjutkan.
Keempat proyek itu yakni Proyek Kereta Api Tanjung Karang-Pelabuhan Panjang, Kereta Akses Bandara Yogyakarta Baru, Kereta Akses Pelabuhan Teluk Lamong, dan Kereta Layang (elevated loopline) Jabodetabek.
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri mengatakan alasan dipangkasnya empat proyek itu dari renstra lantaran belum tercapainya pendanaan.
"Ya mereka kan cari untuk pendanaannya dan waktu itu financial closenya paling tidak 2019 tapi ternyata enggak bisa," kata Zulfikri, Rabu (6/6).
Tak hanya itu, masalah pembebasan lahan juga menjadi alasan mengapa keempat proyek tersebut dikeluarkan dari daftar renstra.
Apalagi, imbuhnya, masalah pembebasan lahan memang cukup sensitif bagi proyek Kereta Akses Bandara Yogyakarta Baru.
"Makanya kami fokus di lahan dulu baru lakukan pembangunan. Jangan dialokasikan dulu sementara lahan belum siap. Tapi proyek itu tetap jalan. Studinya ada, DED-nya juga ada."
Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan memangkas empat proyek perkeretaapian yang tidak didanai anggaran negara atau non-APBN dalam renstra 2015-2019.
Estimasi kebutuhan pendanaan juga menyusut 51% menjadi tinggal Rp27,08 triliun hingga 2019.
Pengurangan jumlah proyek ini tercantum dalam Riviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang mana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No KP 881 Tahun 2018. Beleid ini terbit pada 17 Mei 2018 menggantikan Kepmen No KP 873 Tahun 2017.
Sementara itu, proyek-proyek yang tetap masuk dalam daftar pendanaan nonAPBN antara lain Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-api, LRT Medan, LRT Batam, dan Kereta Bandara Soekarno Hatta.
Selanjutnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Metro Kapsul Bandung, LRT Jakarta, dan LRT Jabodetabek. Tiga proyek kereta di Kalimantan, mencakup Kereta Api Tabang-Maloy, Kereta Api Kutai Barat-Paser-Balikpapan, dan Kereta Api Gunung Mas-Katingan juga masuk dalam daftar proyek non-APBN.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai langkah Kemenhub memangkas proyek non-APBN patut diapresiasi. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian MTI, Aditya Dwi Laksana menilai Kemenhub kini lebih realistis dalam menjalankan rencana pembangunan di sektor perkeretaapian.
Menurutnya, sudah sepatutnya rencana pembangunan dievaluasi secara berkala untuk mengukur visibilitas proyek.
Aditya menilai, selama ini Kemenhub terlalu ambisius dalam merencanakan proyek perkeretaapian. Ini tercermin dari penghapusan tujuh proyek perkeretaapian dari daftar proyek strategis nasional (PSN). "Jadi jangan nafsunya besar tapi tenaganya kurang," jelasnya.
Di sisi lain, dia menekankan, proyek-proyek non-APBN yang ada dalam daftar harus dibuat atraktif bagi pihak yang akan diajak bekerja sama, baik kerja sama dengan badan usaha maupun kerja sama pinjaman.
Menurutnya , proyek non-APBN perlu mengandung unsur benefit dan profit sekaligus. Tanpa dua hal itu, proyek perkeretaapian akan sulit diminati investor.
