Bisnis.com, JAKARTA — Pengelolaan ekonomi Tanah Air pasca reformasi dinilai tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan harus menggunakan pendekatan lintas sektor dan terintegrasi guna meningkatkan daya saing produk nasional.
Mari Elka Pangestu, Board of Trustees dari Centre for Strategic International Studies menjelaskan, peningkatan daya saing produk nasional baik itu barang dan jasa merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini.
“Antisipasinya tidak bisa lagi business as usual, sudah tidak bisa lagi fokusnya hanya per sektor. Padahal banyak hal yang bersifat lintas sektor , misalnya manufaktur tidak bisa bersaing kalau sektor jasa tidak kompetitif, industri makanan tidak bisa bersaing kalau bahan baku pertaniannya tidak berkualitas” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (20/05).
Menteri Perdagangan 2004-2011 itu menjabarkan, dalam upaya penambahan daya saing produk nasional, masih terdapat isu lama yang belum teratasi. Salah satunya adalah infrastruktur dan logistik yang masih tidak efisien, di mana biaya untuk mengirim barang ke luar maupun ke dalam negeri masih lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Singapura.
Selain itu, dia mengakui terdapat perbaikan dalam hal akses ketenagalistrikan dan kecepatan telekomunikasi dibandingkan era reformasi dulu. Namun, dia menilai kedua hal tersebut masih bisa untuk diperbaiki jauh lebih baik lagi, mengingat akses telekomunikasi merupakan infrastruktur penunjang yang sangat penting bagi sektor jasa.
“Penambahan daya saing produk nasional juga harus mempertimbangkan konteks perubahan persaingan dagang dan perubahan teknologi yang terjadi di dunia,” tambahnya.
Pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan adalah perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana penyerapan tenaga keja tidak bisa lagi mengandalkan sektor padat karya seperti manufaktur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dia menilai perlu adanya pelatihan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan teknologi manufaktur ke sektor lainnya yang lebih berkembang seperti jasa.
Lebih lanjut, Mari memaparkan, pelajaran keuangan yang berhasil dipetik oleh negeri ini saat krisis moneter 1998 adalah aspek pengawasan dan kehati-hatian (prudential) sistem perbankan. Menurutnya, sejak saat itu banyak bank yang ditutup dan terjadi perombakan total sistem perbankan ke arah yang lebih baik dari sisi pengelolaan kecukupan modal dan penyaluran kredit, sehingga sektor perbankan Indonesia mampu melewati krisis global pada 2008 lalu.
Meski demikian, pihaknya tetap mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam mengelola perbankan. Pasalnya, dia menyebut banyak kasus krisis ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia berawal dari krisis finansial perbankan.
“Kebijakan kita ke infrastruktur jangan sampai menganggu kesehatan perbankan,” ujarnya.
