Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dari Perkebunan Sawit, Ini Harapan Jokowi terhadap Industri CPO

Presiden Joko Widodo punya harapan yang besar terkait masa depan industri kepala sawit nasional.
industri sawit, jokowi,
industri sawit, jokowi,

Bisnis.com, ROKAN HILIR--Presiden Joko Widodo punya harapan yang besar terkait masa depan industri kepala sawit nasional.

Keberlanjutan sektor ini hanya bisa terjadi dengan penghiliran industri kepala sawit. Kepala Negara menyebut dengan potensi lahan kelapa sawit hingga 14 juta hektare ini, pengembangan industri tidak hanya sebatas CPO.

"Kalau sejak awal, saya sampaikan harus penghiliran dikerjakan. Industri hilir dikerjakan dan derivatif turunan satu sampai dengan tiga, sehingga betul-betul nilai tambah ada di tanah air" tuturnya di Desa Pelita, Rokan Hilir, Rabu (9/5/18).

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sektor kelapa sawit menyerap tenaga kerja langsung mencapai 4,2 juta orang dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Sementara itu, kinerja ekspor industri ini mencapai Rp240 triliun pada 2016.

Jokowi mengatakan untuk mendukung penghiliran industri, pihaknya menekankan adanya sinergi BUMN dan swasta.

"Kerja sama BUMN dan swasta dengan investor untuk membuat industri kelapa sawit di sini dan turunannya," tegasnya.

Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian industri agribisnis adalah peremajaan lahan.

Peremajaan lahan menjadi prioritas mengingat usia perkebunan banyak yang sudah berusia lebih dari 20 tahun.

Salah satunya lahan yang ada di Rokan Hilir. Oleh sebab itu, pemerintah menjalankan program program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Riau ditargetkan menjangkau 25.423 Ha lahan yang tersebar di 8 kabupaten, yakni Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, serta Bengkalis.

"Kita lihat sendiri memang kelapa sawit rakyat yang ada di Rokan Hilir ini lebih dari 30 tahun. Ya Memang sudah saatnya terlambat kita peremajaan," ujarnya.

Pembiayaan pelaksanaan program peremajaan ini menggunakan dana pungutan ekspor produk sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan alokasi sebesar Rp25 Juta/Ha dikombinasikan dengan dana swadaya petani serta dapat dikombinasikan juga dengan dana perbankan atau sumber pendanaan lain yang dapat meringankan beban petani.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper