Kementerian PUPR Targetkan Lebih Banyak MBR Nikmati Air Bersih

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 232.208 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati air bersih lewat hibah air minum perkotaan, tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program ini akan berkontribusi dalam pencapaian target 100-0-100 yakni 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak pada 2019. 

“Perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut. Melalui program ini, Pemerintah Daerah (Pemda) merencanakan secara mandiri dengan kapasitas yang mereka miliki sehingga target bisa dicapai,” ujarnya lewat keterangan resmi, Sabtu (5/5/2018).

Hingga akhir 2017, cakupan pelayanan air minum aman secara nasional baru mencapai 72% atau masih ada kekurangan 28% dari target. Sejak 2012, Kementerian PUPR telah melaksanakan program hibah air minum perkotaan yang menjadi terobosan untuk mengatasi kendala penyediaan air bersih bagi MBR, terutama karena tingginya nilai investasi jaringan perpipaan. 

Hingga 2017, sebanyak 898.730 rumah MBR telah tersambung jaringan air perpipaan di 212 kabupaten/kota di 32 provinsi. 

Hibah diberikan dengan mekanisme Pemda membiayai terlebih dahulu investasi jaringan perpipaan hingga ke sambungan rumah (SR) MBR. Setelah dilakukan verifikasi, maka Pemerintah Pusat akan mengganti biaya yang dikeluarkan Pemda. 

Besaran nilai hibah yang akan diterima Pemda adalah Rp2 juta per SR untuk pemasangan 1-1.000 SR pertama dan akan meningkat Rp3 juta untuk sambungan ke 1.001 dan seterusnya.

Melalui hibah tersebut, masyarakat akan menikmati keuntungan membayar biaya sambungan baru yang lebih murah dari biaya pemasangan SR regular, bahkan bebas biaya. 

Pada 2018, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya menganggarkan Rp671 miliar untuk 232.208 SR di 152 kabupaten/kota. Salah satunya di Provinsi Gorontalo yang menargetkan sebanyak 28.076 SR dengan anggaran sebesar Rp 86,22 miliar. 

Melalui mekanisme ini, anggaran yang diberikan lebih akuntabel karena berbasis output dan mendorong Pemda lebih berperan aktif dalam penyediaaan air bersih warganya.

Seperti diketahui, ketersediaan air bersih turut berperan mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang sejalan dengan program Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.