Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan paling sedikit satu dari empat pengembangan kawasan dan proyek strategis yang masuk dalam kerangka kerja sama One Belt One Road dapat dimulai pada 2018 ini.
Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) I Gusti Putu Suryawirawan menuturkan empat proyek yang masuk dalam skema One Belt One Road yakni dua kawasan industri di Sumatra Utara, pengembangan kawasan industri di Kalimantan Utara, serta pengembangan pariwisata di Bali dan Sulawesi Utara.
"Kami ingin dalam tahun ini bisa mulai, salah satu dari empat, di negara lain sudah ada yang mulai," kata Putu di Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Untuk mempercepat realisasi ini, rapat maraton yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman terus dilakukan. Pertemuan ini bertujuan mencari berbagai solusi masalah yang muncul di lapangan seperti aturan tata ruang, keselamatan hingga pemenuhan aturan lingkungan.
"Targetnya ketika kunjungan Pak Presiden [Joko Widodo] ke China sudah ada penandatanganan joint venture [perusahaan] yang akan memulai proyek," katanya.
Putu menyampaikan komitmen investasi yang ditunjukkan China cukup tinggi. Di Sumatra Utara proyek yang disiapkan adalah pelabuhan Kuala Tanjung penunjang Sei Mangke, pusat pengolahan perikanan hingga industri berbasis kapal pesiar.
Putu belum dapat memperkirakan total investasi yang dibawa China ke Indonesia. Dia menekankan pemerintah China serius membawa lebih banyak investasi dan pembiayaan.
"Modelnya, hasil kajian mereka [yang dilakukan perusahaan investor perintis kemudian akan dibiayai] melalui dana OBOR yang mereka akan sediakan untuk investor masuk [lebih banyak]," katanya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto setelah menerima kunjungan duta besar China yang baru untuk Indonesia menyatakan selain menyampaikan perluasan kerja sama dalam bidang industri, pemerintah China juga menyampaikan kemungkinan untuk mendukung industri 4.0 yang sudah diluncurkan pemerintah.
"Ini [detailnya] akan dibahas dalam kunjungan perdana menteri mereka[ke Indonesia] pertengahan Mei, dan Presiden [Joko Widodo] ke China Juli mendatang," katanya.
Pekan lalu, Kemeterian Koordinator Kemaritiman mengumumkan telah melakukan penandatanganan dua nota kesepahaman dan lima kontrak kerja sama antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan China. Penandatanganan kontrak ini saksikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Dua nota kesepahaman yang berhasil disepakati adalah pengembangan mobil-motor listrik dan pengembangan Tanah Kuning Mangkupadi Industrial Park di Kalimantan Utara.
Kontrak kerja sama pertama yang ditandatangani terkait pengembangan proyek hydropower di Kayan senilai US$ 2 miliar. Kontrak yang kedua adalah pengembangan industri gasifikasi batu bara US$700 juta. Kontrak ketiga merupakan perjanjian investasi joint venture untuk hydropower di Sungai Kayan senilai US$17,8 miliar. Yang keempat adalah juga perjanjian investasi pengembangan pembangkit listrik di Bali senilai US$ 1,6 miliar. Adapun, kontrak kelima terkait pengembangan smelter senilai US$ 1,2 miliar.
