Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia melalui program padat karya tunai.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu upaya yang dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai bedah rumah.
Pada tahun 2018, alokasi anggaran pelaksanaan BSPS menggunakan skema Padat Karya Tunai (PKT)mencapai Rp3,2 triliun yang akan menyentuh 180 ribu unit rumah tidak layak huni.
“Bantuan ini bertujuan sebagai stimulan kepada masyarakat untuk perbaikan rumah secara swadaya. Anggarannya cukup besar untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni,” kata Basuki lewat keterangan resmi, Selasa (10/4/2018).
Program tersebut juga menjadi pendukung pencapaian target Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015.
Penerima bantuan akan mendapatkan dana sebesar Rp 15 juta, yang terbagi Rp 12,5 juta untuk belanja bahan dan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja.
Dana yang diterima umumnya digunakan untuk perbaikan dinding rumah yang semula bilik bambu menjadi batu bata dan perbaikan atap yang rapuh sehingga rawan untuk roboh.
Di Provinsi Jawa Barat, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 294,9 miliar untuk PKT bedah rumah bagi 19.660 unit.
Selain di Jawa Barat, Kementerian PUPR juga melaksanakan BSPS di Provinsi Sumatera Barat.Lokasi PKT bedah rumah tersebar di 12 Kabupaten dengan target 6.350 rumah dan anggaran Rp97,5 Miliar. Program ini akan memberikan pekerjaan sebanyak 162.500 hari orang kerja dengan porsi anggaran untuk upah Rp16,25 miliar.
Salah satunya di Kabupaten Dharmasraya, yang telah dikunjungi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. PKT bedah rumah dilaksanakan di 20 Nagari dengan jumlah rumah yang akan diperbaiki sebanyak 988 unit rumah dan anggaran Rp14,82 Miliar. Program ini akan memberi manfaat bagi 24.700 hari orang kerja dengan anggaran upah senilai Rp 2,47 miliar.
Dalam pelaksanaan PKT bedah rumah, masyarakat akan didampingi tenaga fasilitator. Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan memberikan pelatihan dan pembekalan fasilitator agar memiliki satu pemahaman dalam pelaksanaan di lapangan..
Fasilitator sebagai pendamping masyarakat diharapkan dapat memberikan sosialisasi, bimbingan, memotivasi dan memberikan pendampingan pada para penerima bantuan sejak penyusunan proposal dan administrasi kegiatan.
