Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Benarkah Pemerintah Agresif Kejar Setoran Pajak?

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian kalangan acapkali mengecap pemerintah terlalu agresif memungut pajak. Suara mengenai peraturan yang membikin gaduh dan tak pro wajib pajak sering terlontar ke publik, tetapi apakah demikian?
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 03 April 2018  |  18:24 WIB
Benarkah Pemerintah Agresif Kejar Setoran Pajak?
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian kalangan acapkali mengecap pemerintah terlalu agresif memungut pajak. Suara mengenai peraturan yang membikin gaduh dan tak pro wajib pajak sering terlontar ke publik, tetapi apakah demikian?

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memiliki pandangan bahwa dengan paket insentif yang diluncurkan Senin (2/4/2018) justru membalik logika tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini menciptakan situasi yang kondusif bagi bisnis, sambil menuntaskan reformasi perpajakan.

Adapun beberapa kebijakan yang akan dinikmati oleh para pelaku bisnis di antaranya:

1. Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013, sehingga Pajak “UKM” tarifnya diturunkan dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, dan berbagai kemudahan dan kelonggaran agar para pelaku UKM dapat menjalankan usaha dengan nyaman. Tak berhenti di sini, kemudahan, pembinaan, dan pemberdayaan pelaku UKM juga menjadi prioritas pemerintah.

2. Melakukan percepatan restitusi. Pengembalian kelebihan bayar pajak dipercepat pengembaliannya untuk wajib pajak patuh dan berisiko rendah. Kriteria diperluas, syarat dipermudah, prosedur diperpendek. Tujuannya agar _cashflow_ wajib pajak terjamin sehingga bisnis akan membaik. Kebijakan ini sekaligus mendorong kepatuhan pajak.

3. Penundaan kewajiban pencantuman NPWP/NIK dalam faktur pajak, sampai dengan para pengusaha kena pajak siap dan para pembeli teredukasi dengan baik. Keputusan ini bijak sambil mempersiapkan infrastruktur yang baik dan semua pihak siap. Pembinaan terus dilakukan dan pada saat yang tepat penegakan hukum yang tegas diambil.

4. Kebijakan untuk eksportir dan importir yang semakin dipermudah dengan perizinan online dan pemangkasan prosedur. Adanya KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), Gudang Berikat (GB), Kawasan Berikat (KB), Pusat Logistik Berikat (PLB), dan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) memberi nilai tambah berupa efisiensi, kemudahan, dan kepastian. Industri Kecil Menengah (IKM) akan sangat dimudahkan dan diuntungkan.

5. Perbaikan kebijakan tax holiday (pembebasan pajak) supaya lebih menarik bagi investor, antara lain perluasan cakupan industri pionir, kepastian jangka waktu, kepastian besaran pembebasan. Investasi sangat dibutuhkan untuk mengungkit dan menggerakkan perekonomian kita, tetapi tetap diberikan secara selektif dan terukur.

"Jadi alih-alih memberatkan dan bikin resah, pemerintah justru semakin bijak memungut pajak. Tak perlu galak, tapi semanak. Jika patuh, tak perlu rikuh, apalagi takut gaduh. Bila masih awam, silakan bertanya agar paham. Semua gratis, jangan sampai habis," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perpajakan
Editor : Achmad Aris
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top