Bisnis.com, JAKARTA - Kegiatan eksplorasi PT Kalimantan Surya Kencana (KSK) di Kalimantan Tengah terhambat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk sebagian besar area operasinya.
Presiden Direktur KSK Mansur Geiger mengatakan pihaknya saat ini hanya fokus pada Blok Beruang Kanan Main (BKM) saja. Sementara tiga blok lainnya, yakni Beruang Kanan South (BKS), Beruang Kanan West (BKW), dan BKZ Polymetallic (BKZ) belum bisa digarap.
"Beruan Kanan Main sekarang sedang selesaikan feasibility study (FS). Ada hambatan-hambatan dari kehutanan. Saya pernah nunggu IPPKH untuk yang pertama sampai tiga tahun dan perpanjangannya satu setengah tahun. Prospek lain yang saya kerjakan puluhan tahun gak bisa diinjak," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Rabu (14/3/2018).
Dia mengungkapkan dari luas wilayah KSK yang mencapai 60.000 hektare (ha), hanya 7.000 ha saja yang bisa digarap. Alhasil, kegiatan sebagian besar kegiatan lapangan tidak bisa dilakukan.
"Sekarang kita cuma bisa studi metalurgi dan studi-studi lain. Tapi kalau lapangan tutup," katanya.
Dia berharap penyederhanaan perizinan yang terus dilakukan oleh Kementerian ESDM juga dilakukan oleh kementerian lainnya, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya, ada perizinan-perizinan yang sangat rumit dan masih tidak sinkron antar lembaga dan kementerian.
Apabila seluruh perizinan diperoleh dengan lancar, Mansur menargetkan KSK sudah bisa mulai berproduksi pada 2020. Proyeksi tersebut dengan asumsi konstruksi sudah bisa dilakukan tahun depan.
