Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan menimpor 15.000 ekor sapi indukan guna menambah jumlah sapi produktif.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita menyebutkan ke 15.000 ekor sapi indukan tersebut akan didistribusikan ke 24 provinsi.
Adapun pengembangannya akan difokuskan pada 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Direktorat Jendral PKH, yaitu BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Denpasar, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Pelaihari, BB Veteriner Maros, 39 UPT daerah, dan padang penggembalaan milik pemerintah daerah.
Selain itu, pihak swasta juga diorong untuk berperan serta dalam penambahan indukan impor, utamanya dalam memenuhi rasio impor satu ekor betina produktif berbandinglima ekor bakalan sesuai Permentan No. 2 Tahun 2017.
“Harapan saya kedua upaya strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2018 ini. Untuk itu dukungan Pemerintah Daerah beserta jajarannya, feedloter selaku importir, dan masyarakat peternak sapi kerbau sangat kami harapkan,” ujar Ketut seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Senin (19/2/2018).
Sesuai dengan grand design pengembangan sapi dan kerbau 2045, pada 2022 selain dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri populasi sapi dalam negeri juga diharapkan sudah bisa mulai merintis ekspor. Menurutnya, hal ini tidak mustahil karena terbukti pada tahun ini sudah dilakukan rintisan ekspor daging sapi wagyu ke Myanmar.
Selain itu, dalam rangka mempercepat peningkatan produksi daging, Ditjen PKH juga telah mulai melakukan pengembangan sapi Belgian Blue (BB) yang memiliki prosentase karkas jauh lebih tinggi dibandingkan sapi lain.
“Kami sangat mengharapkan dan menantang investor usaha pembiakan sapi, tidak hanya di penggemukan, termasuk pengembangan sapi Belgian Blue bersama pemerintah.” tambahnya.
Pengembangan sapi ras baru, Belgian Blue sementara ini difokuskan untuk menghasilkan bibit betina dan jantan unggul selama lima tahun yang dimulai pada 2018 hingga 2022. Pengembangan sapi tersebut menggunakan embrio dan semen beku impor melalui transfer embrio (TE) dan inseminasi buatan (IB) di UPT lingkup Kementerian Pertanian.
Ditjen PKH juga mengadakan kesepakatan bersama dengan Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada dan Insititut Pertanian Bogor untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), Iptek dan inovasi pengembangan Belgian Blue di Indonesia.Target kelahiran sampai 2019 diestimasi sebanyak 1.000 ekor yang terdiri atas 500 ekor pada 2018 dan 500 ekor di tahun berikutnya.
Hal lain yang menjadi harapan pemerintah, lanjut Ketut, adalah mengangkat peternak kecil agar lebih sejahtera dan mampu bersaing melalui peningkatan skala usaha dan korporasi. Dengan demikian, presentase peternak kecil diharapkan bisa semakin menurun setelah berkembang menjadi peternak menengah atau besar.
“Dengan berkembangnya usaha persapian juga akan berdampak pada bertambahnya peluang lapangan kerja,” katanya.
Untuk itu, Ketut berharap Kemenko Ekuin dan Kementerian Keuangan bisa memberikan kredit usaha rakyat (KUR) khusus pembibitan dan pembiakan sapi dengan bunga 3-4% dengan grace periode minimal 3 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 10 tahun dengan subsidi bunga maksimal 7 tahun.
Dia menambahkan pengembangan sapi perah juga tidak kalah penting. Sapi perah yang merupakan dual purpose sebagai penghasil daging dan susu, sangat strategis dikembangkan untuk peternakan rakyat karena adanya pendapatan harian dari produksi susu. Karena itu pemerintah mengajak pelaku usaha untuk melalukan investasi di bidang usaha sapi perah. Dan mewajibkan Industri Pengolahan Susu (IPS) dan importir susu untuk bermitra dengan peternak mengembangkan peternakan sapi perah sesuai amanat Permentan Nomor 26 tahun 2017.
