Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gali Informasi Keuangan Wajib Pajak, Infrastruktur Pelaporan Bank & LJK Disiapkan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung pendaftaran dan pelaporan lembaga keuangan
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 12 Februari 2018  |  14:38 WIB
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung pendaftaran dan pelaporan lembaga keuangan sesuai peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor PER-4/PJ/2018.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, John Hutagaol mengatakan perbaikan itu mencakup infastruktur sistem teknologi informasi, sumber daya manusia, standar pelaksanaan, dan sosialisasi terhadap para pemangku kepentingan. "Persiapan terus dilakukan di berbagai bidang yang menopang pelaksanaannya," kata John kepada Bisnis.com, Senin (12/2/2018).

Seperti diketahui, lembaga jasa keuangan (LJK) termasuk perbankan, wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Kewajiban pendaftaran diri tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No.PER-04/PJ/2018 tentang tata cara pendaftaran bagi lembaga keuangan dan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis. Sesuai ketentuan tersebut, kewajiban untuk mendaftarkan diri tersebut juga berlaku untuk lembaga jasa keuangan non pelapor.

Dikutip dalam perdirjen tersebut, mekanisme pendaftaran bisa melalui tiga cara yakni secara langsung, secara elektronik, atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.

Pendaftaran dilakukan paling lama pada akhir bulan Februari tahun kalender berikutnya setelah tahun terpenuhinya kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Dalam melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui jasa pengiriman, sebuah LJK mesti melakukan beberapa ketentuan, misalnya mengisi formulir secara lengkap, menandatanganinya, dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP.

Sedangkan, bagi LJK yang melakukan pendaftaran secara elektronik lembaga keuangan pelapor atau lembaga keuangan nonpelapor dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dirjen pajak
Editor : Fajar Sidik

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top