Bisnis.com, JAKARTA— Abdul Waidl, Ketua Koalisi Masyarakat Sipil untuk Ketenagakerjaan Indonesia mengemukakan, dalam beberapa dekade ke depan, negeri ini berisiko kehilangan 40,8% dari tenaga kerjanya akibat adanya digitalisasi dan automasi di berbagai industri.
Dari jenis pekerjaannya, buruh pabrik dan logistik menjadi profesi yang paling terancam dihilangkan dengan risiko sebesar 78%, diikuti dengan pekerjaan pengolahan data 69%, pengumpulan data 64% dan pekerja konstruksi seperti operator alat berat sebesar 25%.
“Setelah sejak dua tahun lalu pemerintah fokus sibuk membangun infrastruktur, kini saatnya pemerintah untuk fokus menyiapkan Sumber Daya Manusia,” ujarnya dalam diskusi publik bertema Tantangan Penurunan Ketimbangan Ketenagakerjaan di Indonesia, Selasa (23/1/2018).
Dia menilai, selama ini politik anggaran untuk pendidikan vokasional terlampau kecil dan belum menjadi prioritas. Dia menyebut, anggaran pendidikan vokasi dari tiga kementerian dalam APBN 2017 hanya mencapai Rp2,59 triliun atau 0,61% dari alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp416,09 triliun. Jumlah itu terdiri dari Kemendikbut Rp610 miliar, Kemristek Dikti Rp200 miliar, dan Kemnaker Rp1,77 triliun.
Pihaknya pun merekomendasikan pemerintah untuk memperbanyak sekolah kejuruan yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan revolusi industri 4.0 baik dalam sistem pendidikan formal maupun non formal. Pasalnya, dia menilai selama ini terjadi mismatch antara pelatihan yang kerap diberikan di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan di industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2017 tercatat sebesar 7,04 juta orang, naik dari periode sebelumnya Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang, dengan tingkat pengangguran tertinggi ada pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Adapun tingginya tingkat pengangguran tersebut ditengarai karena terdapat sekitar 51% suplai tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Senada, Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius mengungkapkan, Indonesia tidak bisa menghindari terjadinya revolusi industri 4.0 seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi. Dengan adanya revolusi tersebut, dia menilai banyak pekerjaan yang bersifat repetitif terancam dihilangkan dan digantikan oleh teknologi.
“Saat ini banyak pegawai bank yang di-cut karena digitalisasi. Tapi dengan adanya revolusi industri 4.0 akan muncul pekerjaan yang baru. Kita sebagai bangsa juga menyiapkan anak muda kita untuk menyesuaikan, pelatihan dari yang tidak terpakai ke yang sifatnya terkait teknologi,” ungkapnya.
Dia menyebut, bahkan Kepala Negara sempat mengumpulkan para pemimpin dari berbagai perusahaan teknologi terkemuka di tanah air untuk merumuskan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam era teknologi. Hasilnya, setidaknya ada lima kemampuan yang harus dikuasai oleh tenaga kerja, antara lain kemampuan bahasa asing terutama Bahasa Inggris, penguasaan terhadap bahasa pemrograman (coding), kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan kreativitas.
