Bisnis.com, JAKARTA—Pengembang mengharapkan sejumlah insentif, termasuk yang berkaitan dengan penambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ataupun pengurangan periizinan setelah menandatangani kesepakantan mendukung DP Rp0.
Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan selain mengkaji skema, pengembang imbuhnya juga mengharapkan adanya insentif lain yang dilberikan kepada pengembang mislanya dalam bentuk penambahan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bagi proyek komersial lainnya.
Sehingga meskipun tidak mendulang untung dari program Dp Rp0, pengembang masih bisa memaksimalkan keuntungan dari proyek komersial lain lewat insentif KLB.
Seperti diketahui insentif KLB memang telah diberlakukan pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Akan tetapi dalam penambahan KLB pengembang masih dibebankan sejumlah denda yang dirasa memberatkan. Sehingga bersamaan dengan program DP Rp0, dia berharap pengenaan denda tersebut dapat dihilangkan.
Menanggapi hal itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Udo menawarkan kemudahan dalam proses perizinan kepada para pengembang perumahan rakyat yang terjangkau.. Sandiaga tak memungkiri saat ini yang banyak dikeluhkan oleh pengembang seperti dari Real Estate Indonesia (REI) dan kontraktor besar lain, yaitu proses yang lama dalam perizinan.
"Kalau rumah Down Payment Rp0 [nol rupiah], karena ini cost of money tinggi, kita buatkan fast track dari segi perizinan sehingga lebih bisa menarik buat teman-teman usaha properti," kata Sandi, Kamis (18/1/2018).
Program DP Rp0 ini juga telah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) PD Pembangunan Sarana Jaya yang melakukan ground breaking pada hari ini hari ini, Kamis (18/1/2018) dimpimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Jadi kalau kita langsung action saja, kita langsung ground breaking, langsung membangun, dan kita harapkan begitu skemanya. Jadi teman-teman dari DPD REI DKI Jakarta bisa bergabung dan mengikuti program ini," imbuhnya.
Dia mengharapkan pembangunan perumahan dengan skema DP nol rupiah ini menjadi stimulus terhadap pengembang untuk ikut serta melakukan pembangunan di DKI hingga lima tahun ke depan. Pemprov DKI menargetkan dari sektor properti dapat menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 50.000--60.000 orang dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami mengharapkan akan terjadi pengurangan secara signifikan backlog [kesenjangan antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah yang dibutuhkan], [saat ini] jumlah rumah yang diinginkan warga DKI mencapai 300.000 unit," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
