Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengembang Minta Sinergi Pemerintah Pusat & Daerah Diperkuat

Pelaku usaha menilai sinergi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar diperkuat mengingat ambisi pembangunan dari pengembang untuk mewujudkan program sejuta unit rumah.
Ilustrasi perumahan sederhana/Antara-Raisan Al-Farisi
Ilustrasi perumahan sederhana/Antara-Raisan Al-Farisi

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha menilai sinergi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar diperkuat mengingat ambisi pembangunan dari pen­gembang untuk mewujudkan program sejuta unit rumah.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) Sinema Daeli mengatakan sejak penca­ngangan program seju­ta rumah pada 2015, realisasi belum pernah sesuai target. Padahal pengembang banyak yang aktif mengikuti program ini utamanya di daerah.

Sayangnya, banyak kebijakan pusat baik dari sisi pemerintah atau perbankan yang belum sampai hingga dilaksanakan di daerah.

"Kami rutin mengevaluasi berjalannya program ini karena 2.400 anggota kami semua memiliki fokus untuk membangun hunian subsidi," ungkapnya pada Senin (1/1/2018).

Sinema mencontohkan dua isu yang masih terus memperlama proses pembangunan yakni dokumentasi dan perizinan. Menurutnya, salah satu anggota Apernas bahkan pernah mengurus untuk penyelesaian kredit 300 unit konsumen, tetapi yang diberikan hanya 30 unit.

Alhasil, lanjut Sinema, waktu yang kian lama menunggu hasil dan tidak sesuai harapan hanya akan menambah bunga kredit kontruksi yang membengkak. Untuk itu, ke depan di berharap agar lembaga perbankan tidak mempersulit konsumen yang tidak memiliki masalah kredit.

Adapun permasalah perizinan pemerintah, Sinema mencontohkan di Bengkulu pihaknya pernah mendapati surat Dinas Perumahan yang menolak saat pengajuan pembangunan proyek. Menurutnya, izin tersebut dilarang karena terbentur dengan proyek Dinas Perhubungan.

Namun, saat diajukan banding ke pemerintahan pusat, kebijakan yang menghalangi tersebut sudah dihapuskan dan izin pun keluar. Sinema menilai hal-hal dari kelalaian penyesuaian pemerintah daerah dan pusat yang merugikan pengembang ini juga banyak terjadi di daerah lain seperti Merauke, Papua.

“Kami minta tahun depan PP 64/2016 sudah dapat direalisasikan seluruh daerah kota/kabupaten agar berjalannya program pembangunan sejuta rumah bisa lebih cepat dan efisien," ujarnya.

Sinema mengemukakan tahun depan Apernas juga memiliki target akan membangun hingga 30.000 unit atau naik dari realisasi 3.000 unit tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper