Bisnis.com, SERANG -- Perekonomian Banten masih menghadapi sejumlah permasalahan seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Banten mampu tumbuh di atas rata-rata nasional, tetapi sejumlah permasalahan masih terjadi.
Demi menyelesaikan permasalah struktural yang dihadapi di Banten, Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah (Rakorda) Provinsi Banten, di Serang, Kamis (21/12/2017).
Rakorda menyepakati enam hal penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi.
1. Mendorong kerja sama pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pedesaan berupa penyediaan tenaga listrik, sarana dan prasarana fasilitas umum sosial.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi potensial. Proyek-proyek yang menjadi prioritas di Banten, antara lain: jalan Tol Serang-Panimbang, pembangunan pelabuhan wisata, peningkatan konektivitas jalan di Banten bagian selatan, perluasan ruas jalan Bayah-Cibarenok dan Cibaliung-Sumur, dan pengembangan kota-kota baru.
3. Mendorong pembentukan sumber pertumbuhan baru sesuai karakteristik daerah. Contohnya di Banten bagian utara perlu difokuskan untuk memperkuat sektor industri baja, petrokimia, tekstil, alas kaki, dan agroindustri sawit yang saat ini menjadi industri strategis dan kompetitif nasional.
4. Mendorong pengembangan sektor pariwisata di Banten melalui berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi: pengembangan destinasi desa wisata, integrasi dan penguatan branding wisata, penguatan daya tarik budaya dan aset budaya, penguatan kelembagaan Badan Pengelola Pariwisata, dan pengembangan komunitas penyangga daerah wisata.
5. Mendorong pengembangan sektor pertanian dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk, yakni: memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate/cooperative farming, meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian, mengintensifikasi pertanian, serta meningkatkan efisiensi distribusi logisitik, dan perbaikan tata niaga pangan.
6. Memperkuat sisi hukum dan regulasi untuk menciptakan kepastian usaha.
Rosmaya mengatakan, kesepakatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih merata di seluruh Indonesia termasuk Banten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
