Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan agar harga jual listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tak direvisi lagi karena menimbulkan ketidakpastian usaha.
Menurutnya, setelah perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) diteken, tak ada lagi proses yang merevisi kesepakatan itu. Dia menilai langkah untuk merevisi harga listrik tak perlu dilanjutkan.
Seperti diketahui, untuk di Jawa, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berupaya menurunkan harga jual listrik PLTU di bawah US$6 sen per kilowatt hour (kWh). Atas upaya tersebut, terdapat dua pembangkit yakni Cirebon Expansion 1.000 MW dan Tanjung Jati A Jawa 3 2x660 MW yang turun harga jual listriknya dari di atas US$6 sen per kWh menjadi US$5,5 sen per kWh.
"Jadi jangan terjadi lagi. Jadi dalam PPA itu semua proses diselesaikan. Once PPA tanda tangan, ya sudah selesai, sudah final," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kamis (23/11/2017).
Adapun revisi harga jual listrik, ujar Luhut, tak sejalan dengan upaya pemerintah menjamin kepastian usaha dan meningkatkan kemudahan berbisnis. Di antara beberapa catatan positif dari Bank Dunia seperti tentang pertumbuhan ekonomi, masalah revisi harga jual listrik ini menjadi catatan merah termasuk penggunaan 20% anggaran untuk pendidikan.
"Masih ada yang kecil, Misal di atas [red:makro] sudah oke tapi kadang-kadang di bawah masih ada ganjelan. Misalnya masalah listrik, kalau sudah PPA itu ya sudah final, jangan lagi ada evaluasi. Jadi Kalau memang amandemen itu prosesnya di PPA itu."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
