Bisnis.com, JAKARTA - Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sabuk Nusantara 88 yang merupakan kapal perintis berkapasitas 2000 Gross Tonage (GT) pesanan Kementerian Perhubungan, diluncurkan melalui galangan kapal PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB).
Penyelesaian pengerjaan KMP Sabuk Nusantara 88 itu dilakukan atas kerja sama operasi (KSO) PT. DKB, yang merupakan BUMN di bidang industri perkapalan dengan PT. Krakatau Shipyard (KS), yang akan melayani rute Indonesia Timur.
Dirut PT. DKB, S. A. Bandung Bismono mengatakan KMP Sabuk Nusantara 88 merupakan salah satu dari tiga kapal yang dibangun oleh KSO DKB-KS untuk mendukung program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Dua kapal lainnya dalam waktu dekat segera dapat diluncurkan menyusul KMP Sabuk Nusantara 88 itu,” ujarnya saat acara peluncuran (ship launching) KMP Sabuk Nusantara 88, di Shipyard Jakarta I-PT DKB, Rabu (15/11/2017).
Kapal tersebut memiliki panjang 68,5 meter, lebar 14 meter, tinggi 6,2 meter, daya mesin: 2 X 1400 horse power (HP), dengan kecepatan 12 knot dan daya jelajah mencapai 3.500 nautical mile. Kapal yang dilengkapi dengan 36 anak buah kapal (ABK) itu juga mampu mengangut penumpang hingga maksimal 472 orang dengan penumpang class 26 orang.
Turut hadir pada acara peluncuran kapal itu antara lain; Ketua Ikatan Perusahaan galangan kapal dan industri lepas pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K.Logam, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub Dwi Budi Sutrisno, unsur dari TNI AL, Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Priok dan stakeholderd.
Bandung mengatakan, PT DKB merupakan salah satu dari empat galangan kapal yang dimiliki pemerintah dan merupakan galangan terbesar di antara galangan pelat merah tersebut dengan memiliki fasilitas galangan di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Sabang, Palembang, Batam, Cirebon,Semarang dan Banjarmasin.
Di pelabuhan Tanjung Priok, kata dia, fasilitas galangan kapal yang dioperasikan DKB juga memiliki tiga fasilitas produksi yang cukup besar dan memberikan kontribusi dalam mendukung perbaikan kapal yang singgah di pelabuhan Priok dengan telah menangani antara lain; kapal-kapal milik BUMN seperti Pelni, Pertamina, ASDP, dan PT Pusri. Selain itu juga menangani kapal alutsista milik TNI AL, TNI AD dan Polri.
“Kami juga sudah menangani kapal-kapal swasta yang merupakan anggota INSA serta kapal-kapal asing yang mengalami kerusakan dan perlu melakukan reparasi saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok,” tuturnya.
Bandung mengatakan, dengan keberadaan galangan kapal BUMN di dalam pelabuhan, kapal-kapal yang melakukan reparasi atau docking menjadi sangat efisien dan akan menekan biaya logistik menjadi sebagaimana yang diharapkan pemerintah.
Dia mengatakan , keberadaan industri galangan di dilingkungan pelabuhan terutama di Pelabuhan Besar seperti Tanjung Priok sangat membantu dalam menunjang kegiatan kepelabunanan tersebut, sehingga eksistensi galangan dilingkungan pelabuhan perlu didukung semua pihak.
Hal ini, imbuhnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan sebagai tindak lanjut dari UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyatakan bahwa Rencana Induk Pelabuhan (RIP) disusun dengan memperhatikan kebutuhan fasilitas penunjang, salah satu fasilitas penunjang yang dimaksud adalah keberadaan industri pembangunan dan perbaikan kapal/galangan.
“Untuk itu banyak pihak berharap dalam penyusunan RIP khususnya Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan Internasional, haruslah memperhatikan dan mengakomodir keberadaan industri galangan kapal, khususnya galangan kapal BUMN seperti DKB,” paparnya.
Saat ini, PT DKB juga memiliki anak perusahaan PT Airin yang kinerjanya terus meningkat dalam kegiatan logistic centre, tempat penimbunan sementara peti kemas, kegiatan jasa logistik lainnya di pelabuhan Priok serta memiliki ijin sebagai badan usaha pelabuhan (BUP) untuk mensuport performance perusahaan induknya selaku BUMN.(K1)
