Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem logistik nasional dengan memfokuskan pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.
Deputi Bidang Perdagangan dan Logistik Menko Perekonomian, Edi Putra Irawadi mengatakan fokus perbaikan sistem logistik nasional (sislognas) bertujuan memberikan dan mendorong peluang pasar yang lebih besar terhadap pengusaha dan industri nasional.
Menurut Edi, keberpihakan terhadap perbaikan sislognas itu berdasarkan masukan dari stakeholders untuk mendorong pengusahaan pelayaran bagi perusahaan pelayaran nasional, ocean insurance dan pemeliharaan kapal nasional, serta peningkatan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik nasional.
"Selain itu juga memperkuat kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW)," ujarnya saat menjadi pembicara kunci pada acara sosialiasi peraturan pemerintah menyangkut kepabeanan,pajak,perhubungan, penanaman modal dan layanan satu pintu (PTSP) DKI, yang diselenggarakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Edi mengungkapkan, terdapat tiga parameter keberhasilan mewujudkan sistem logistik nasional yang berdaya saing. Pertama, terwujudnya sistem logitik yang terintegrasi secara lokal serta terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat.
Kedua, tercipta kelancaran arus barang dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan daya saing produk nasional. Ketiga, terbangunnya simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari perdesaan, perkotaan antarwilayah maupun antarpulau sampai ke pasar ekspor.
Baca Juga
Edi mengatakan, skema kebijakan pengembangan sislognas telah tertuang dalam Perpres No: 26 tahun 2012 tentang cetak biru sistem logistik nasional Pemerintah, imbuhnya, menargetkan penurunan beban biaya logistik nasional terhadap product domestic bruto (PDB) setiap tahunnya.
Jika pada 2014 biaya logistik terhadap PDB mencapai 24% namun pada 2015 turun menjadi 23,3%, pada 2016 menjadi 22,2% dan pada 2017 menjadi 21%. "Pada tahun 2018 ditargetkan menjadi 20,3%, dan 19,03% pada 2019, sedangkan pada 2025 ditargetkan bisa turun menjadi 13,5%," sebut Edi.
Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, hendaknya Pemerintah komitmen terhadap setiap regulasi yang sudah diterbitkan apalagi sudah disosialisasikan kepada pelaku usaha logistik.
Widijanto menyoroti soal uang jaminan kontener impor yang masih juga dikutip oleh beberapa pelayaran asing yang melayani ekspor impor melalui agennya di Indonesia. "Hal ini menandakan regulasi yang ada tidak digubris oleh pelayaran asing itu.Padahal regulasinya sudah sangat jelas tidak boleh ada lagi kutipan uang jaminan tersebut, bahkan sudah diperkuat melalui paket kebijakan ekonomi pemerintah,"ujar dia.(K1)
