Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengurus ALFI Mundur Dari Lembaga Dewan Pelabuhan

Para pengurus dan pembina DPW ALFI DKI Jakarta yakni sebanyak empat orang yang telah ditetapkan oleh Penasihat/Pembina Dewan Pelabuhan juga menyatakan pengunduran diri, dengan alasan tidak memberikan benefit bagi organisasi maupun masyarakat di lingkungan pelabuhan.
Akhmad Mabrori
Akhmad Mabrori - Bisnis.com 22 September 2017  |  15:27 WIB
Pengurus ALFI Mundur Dari Lembaga Dewan Pelabuhan
Refleksi tumpukan peti kemas di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Teluk Bayur yang dikelola Pelindo II, di Padang, Sumatra Barat, Kamis (14/9). - ANTARA/Iggoy el Fitra
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menyatakan, asosiasi tersebut bukan merupakan bagian dari keangotaan maupun kepengurusan lembaga Dewan Pelabuhan.

Hal itu ditegaskan melalui surat DPW ALFI DKI Jakarta Nomor:0130/DPW-ALFI/DKI/IX/17 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani Ketua ALFI DKI Widijanto dan Sekretaris Umum Adil Karim yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pelabuhan Sungkono Ali.

"Surat tersebut menegaskan bahwa ALFI DKI Jakarta tidak pernah menjadi bagian, apalagi merupakan anggota Dewan Pelabuhan," ujar Ketua ALFI DKI, Widijanto kepada Bisnis.com, Jumat (22/9/2017).

Widijanto mengemukakan, sebagai lembaga swadaya masyarakat, landasan hukum Dewan Pelabuhan tidak kuat dan bukan merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pelayaran maupun Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan.

Widijanto mengatakan, mengutip surat ALFI DKI itu, para pengurus dan pembina DPW ALFI DKI Jakarta yakni sebanyak empat orang, yang telah ditetapkan oleh Penasihat/Pembina Dewan Pelabuhan, juga menyatakan pengunduran diri dengan alasan tidak memberikan benefit bagi organisasi maupun masyarakat di lingkungan pelabuhan.

Surat DPW ALFI itu juga menyatakan, dalam melakukan kegiatannya Dewan Pelabuhan lebih banyak mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan dan bukan untuk kemaslahatan masyarakat pelabuhan secara luas serta berdampak kepada perbaikan kinerja pelabuhan.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Syahbandar Tanjung Priok, Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Direksi IPC/Pelindo II dan Anak Perusahaan, serta asosiasi terkait.(k1)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

alfi
Editor : Fajar Sidik
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top