Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDB 2017: Pemerintah Fokus Pangkas Regulasi yang Hambat Investasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah fokus memperbaiki regulasi yang menghambat investasi utamanya aturan yang selama ini dinilai tumpang tindih guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri) dan Menkeu Sri Mulyani di sela-sela rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7)./ANTARA-Rosa Panggabean
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri) dan Menkeu Sri Mulyani di sela-sela rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7)./ANTARA-Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah fokus memperbaiki regulasi yang menghambat investasi utamanya aturan yang selama ini dinilai tumpang tindih guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi.

Merespons pertumbuhan ekonomi kuartal II/2017 yang tumbuh dibawah ekspektasi, Wapres mengatakan kondisi ekonomi saat ini lebih diakibatkan sektor usaha yang memilih untuk menunda investasi karena faktor eksternal.

Untuk mendorong kembali iklim investasi, Wapres mengatakan perbaikan regulasi yang tumpang tindih antar kementerian/lembaga maupun antara pusat dan daerah menjadi fokus pemerintah.

“[Mereka] menunggu nasionalnya lebih baik. Menunggu penyelesaian banyak aturan-aturan yang tumpang tindih, akan kita perbaiki semua,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (8/8/2017).

Wapres mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pada rapat internal yang dihadiri sejumlah menteri ekonomi untuk mengakomodasi keluhan investasi dan menyelesaikan persoalan tersebut secepat mungkin.

Sejumlah menteri yang dipanggil Presiden yakni Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Sutarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Pokoknya keluhan-keluhan tentang banyak aturan, baik di pusat dan daerah yang menyebabkan kesulitan. Masalah-masalah hukum, ya tadi kita rapat tegaskan masing-masing, menko dan juga menteri untuk menyelesaikan itu,” jelasnya.

Ketimbang persoalan daya beli, Wapres menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2017 yang tumbuh 5,01% atau sama dengan kuartal I/2017 tersebut lebih diakibatkan sikap investor yang wait and see, sehingga menyelesaikan aturan yang menghalangi investasi menjadi prioritas.

“Saya kira sifat menunggu dari masyarakat, dari pengusaha. Karena kalau kita lihat tabungan likuiditas perbankan cukup baik, dan juga keinginan investasi cukup. Mungkin karena melihat kondisi juga dunia, kondisi nasional maka banyak yang menunda investasi,” jelasnya.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II/2017 tumbuh 5,01% (y-on-y) dibandingkan dengan kuartal II/2016. Besaran kue ekonomi Indonesia, atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2017 mencapai Rp3.366,8 triliun

Angka pertumbuhan ini sedikit lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan kuartal II/2016 sebesar 5,18%, dan relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2017 sebesar 5,01%.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Irene Agustine
Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper