Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR berkomitmen memperkuat anggaran kehutanan, sehingga pengelolaan hutan dapat lebih baik.
Ketua Komisi IV Edhy Prabowo tidak sepakat dengan kritik Presiden Jokowi yang menyebut pengelolaan hutan masih monoton. Semestinya, kata dia, Presiden justru memberi apresiasi atas upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan di tengah anggaran yang terbatas.
"Semestinya jika ingin membandingkan harus aple to aple. Di Amerika, anggarannya US$8-US$9 per ha. Malaysia, Brazil, anggaran dalam pengelolaam hutan pun besar. Indonesia yang harus mengelola 120 juta ha dengan biodiversity yang melimpah, anggaran hanya Rp50.000 per ha. Padahal komitmen dunia serius dalam pengelolaan hutan," katanya saat mengisi Rakernas KLHK 2017.
Perwakilan Balai Besar KSDA Papua Barat Basar Manulang menyampaikan, perlu dukungan politik agar kendala anggaran dalam mengelola lahan konservasi dapat teratasi. Lahan konservasi seluas 1,7 juta ha di Papua Barat hanya mendapat anggaran konservasi sebesar Rp8.000 per ha.
"Perlu dukungan politik agar kendala kita dengan akses yang sulit dan kondisi sosial yang berbeda, dapat teratasi," katanya.
Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono berharap melalui program perhutanan sosial dapat meningkatkan anggaran kehutanan.
