Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengatasi penurunan tanah di Jakarta.
Kerja sama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Record of Discussion (RoD) The Project for Promoting Countermeasures Against Land Subsidence in Jakarta pada Jumat (28/7/2017).
Catatan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR menunjukkan Jakarta mengalami penurunan muka tanah 5 cm hingga 12 cm per tahun.
Jika laju penurunan muka tanah di Jakarta terus berlangsung, ibu kota akan semakin rentan tergenang air pasang dan banjir.
Dampak lainnya, sebagaimana siaran pers yang diterima Bisnis.com pada Jumat, adalah meningkatnya risiko kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan, degradasi bangunan yang diikuti penurunan nilai properti.
RoD diteken Dirjen SDA Imam Santoso bersama Senior Representative JICA Indonesia Office Tetsuya Harada, disaksikan Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris dan Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah.
Menurut Imam, Kementerian PUPR menggandeng Jepang karena memiliki pengalaman mengatasi penurunan permukaan tanah lebih dari 4 meter di Tokyo.
Penurunan tanah di ibu kota Jepang itu sudah tercatat semenjak 1920-an dan baru dapat dihentikan sekitar 1970. Langkah yang dilakukan saat itu adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk industri dan peraturan tentang penyedotan air tanah. Kini penurunan tanah di Tokyo mendekati nol.
Usai penandatanganan, Dirjen SDA mengungkapkan tiga hal penyebab turunnya permukaan tanah yaitu beban bangunan gedung, pemadatan tanah, dan pengambilan air tanah yang berlebihan.
Khusus untuk Jakarta, penurunan lebih banyak disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan dan bangunan gedung tinggi. Masih banyak warga Jakarta yang belum beralih menggunakan air PAM, sehingga berdampak pada penurunan tanah.
Berdasarkan monitoring pada patok penanda di Pluit, Jakarta Utara, penurunan muka tanah di Jakarta tercatat 5-12 cm per tahun. Diperkirakan dalam tahun ke depan penurunan dimaksud mencapai 1,2 meter.
Sementara itu, Tetsuya Harada mengungkapkan bahwa selain mampu mengatasi masalah penurunan muka tanah di Tokyo, Jepang juga telah berhasil membantu Bangkok dengan persoalan yang sama.
“Sekarang kami mau membantu Pemerintah Indonesia. September nanti kami mendatangkan para konsultan dan ahli teknik dari Tokyo,” tuturnya.
Kerja sama itu akan berlangsung selama 3 tahun dengan pembiayaan berupa grant dari JICA untuk kegiatan konsultansi dan pendampingan. “Saya berharap Indonesia bisa belajar dari pengalaman Jepang dalam mengatasi masalah tersebut," ujar Harada.
Dia menambahkan Jepang akan turut membantu pemerintah mengkaji dan memberikan konsultasi terkait dengan peraturan-peraturan, monitoring wilayah di Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah yang parah, hingga penerapan teknologi yang tepat.
Nantinya, kajian tersebut akan dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan oleh Kementerian PUPR dan kementerian/lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
