Bisnis.com, JAKARTA - Proses industrialisasi perikanan di Indonesia terancam gagal akibat dibukanya data sistem kapal perikanan tanpa batas oleh pemerintah.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginformasikan pemerintah diketahui melakukan kerja sama dengan Global Fishing Watch (GFW). Dalam kerangka kerja sama itu, data sistem pengawasan kapal perikanan (vessel monitoring system) dibuka tanpa pembatasan yang ketat dapat.
Padahal, pembukaan akses secara bebas-terbuka terhadap data pergerakan kapal menyulitkan pengelolaan perikanan karena membatasi akses kapal terhadap sumber daya perikanan yang memiliki potensi tinggi tersebut.
Dalam siaran persnya, Minggu (18/6/2017), Kesatuan Nelayan menyebutkan negara-negara maju hingga hari ini masih membatasi pembukaan data VMS. Penggunaan dapat dibuka atau diakses hanya untuk kepentingan tertentu. Misalnya untuk pengelolaan perikanan, penegakan hukum, ilmu pengetahuan, dan untuk pengembangan, penerapan, perubahan dan upaya pemantauan konservasi dan pengelolaan perikanan dengan ketentuan hukum yang tepat.
Negara seperti Amerika Serikat, tulis KTNI, yang memiliki industri perikanan yang besar dengan sistem pengelolaan kuota berdasarkan jenis yang detail, mengkategorikan data VMS adalah rahasia (confidential) dan membatasi akses tertentu berdasarkan the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (UU Konservasi dan Perlindungan Perikanan Amerika/MSA).
Data VMS wajib dibuka dan dikumpulkan untuk investigasi dan penegakan hukum berdasarkan the Freedom of Information Act Exemption Seven (UU Keterbukaan Informasi Amerika Pengecualian Tujuh).
Baca Juga
Membuka data VMS secara bebas, sama dengan membuka seluruh potensi perikanan Indonesia yang berada dalam kondisi perbaikan akibat overfishing.
Keterbukaan tanpa pembatasan, tulis KTNI, akan membuat pengusaha berlomba-lomba mengakses wilayah yang banyak didatangi oleh kapal perikanan. Pada gilirannya, status eksploitasi sumber daya perikanan semakin memburuk.
Walaupun angka stok ikan meningkat menjadi 9,9 juta ton pada 2015, tingkat eksploitasi sumber daya ikan di sejumlah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) pada 2015 menunjukkan kondisi sebaliknya. Di beberapa WPP, terjadi overfishing yang kritis.
Menurut KNTI, seharusnya pemerintah bisa melakukan hal-hal yang lebih strategis, seperti melaksanakan Instruksi Presiden No 7/2016 tentang industrialiasai perikanan dan Perpres No 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
Pemerintah juga lebih baik berkonsentrasi mengatasi masalah penggantian alat tangkap ikan ribuan nelayan atau penegakan hukum terhadap ratusan kapal eks asing yang melakukan pelanggaran berat, yang hingga kini tidak jelas tindak lanjutnya.
Indonesia tahun lalu menjadi negara pertama di dunia yang membuka data VMS dari kapal-kapal ikan yang beroperasi di Indonesia kepada Global Fishing Watch (GFW) dengan alasan untuk memberantas illegal fishing.
GFW merupakan konsorsium yang terdiri dari Google Earth Outreach, Sky Truth, dan Oceana yang menyediakan perangkat visualisasi aktivitas pergerakan kapal global berbasis sistem identifikasi otomatis (AIS). Dengan menggabungkan data VMS dan AIS, maka visualiasi pergerakan kapal penangkapan ikan di Indonesia bisa dilihat di Google Earth dan Google Maps.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
