Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia langsung tancap gas meningkatkan target pembangunan rumah setelah resmi diakui oleh pemerintah.
Junaidi Abdillah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), mengatakan pihaknya akan fokus melakukan berbagai kerja sama dan pembangunan rumah setelah pemerintah meresmikan kepengurusan baru.
“Dengan pengesahan kepengurusan ini, kami sudah sah dan selanjutnya dapat melakukan berbagai kerja sama. Ini juga menjadi momentum untuk mempercepat program dan konsoidasi ke daerah,” katanya, Selasa (30/5/2017).
Seperti diketahui pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0000269.AH.01.08/2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, mengesahkan kepengurusan baru Apersi.
SK itu dikeluarkan untuk merespon perubahan kepengurusan Apersi sejak 23 Desember 2016, dan mulai berlaku sejak 18 Mei 2017.
Junaidi menuturkan Apersi akan meningkatkan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 130.000 unit sepanjang tahun ini dari yang sebelumnya dipatok 120.000 unit.
Peningkatan target itu dilakukan berdasarkan dukungan pemerintah yang selama ini kerap melakukan pertemuan dengan Apersi. “Wakil Presiden malah minta 200.000 unit, tetapi kami realistis saja karena masih banyak kendala pembangunan yang harus dihadapi sekarang,” ujarnya.
Junaidi mencontohkan pembebasan lahan dan perizinan yang masih menjadi kendala dalam pembangunan rumah untuk MBR. Selain itu, penyaluran bantuan uang muka dan fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP) juga masih relatif lambat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
