Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IRIGASI : Progres Pembangunan oleh Pemda Rendah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta agar pemerintah provinsi dan daerah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan) didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, Jeanne Wagey (kanan) meninjau pembangunan daerah irigasi Randangan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Senin (1/5)./Antara-Adiwinata Solihin
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kanan) didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, Jeanne Wagey (kanan) meninjau pembangunan daerah irigasi Randangan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Senin (1/5)./Antara-Adiwinata Solihin

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta agar Pemerintah Provinsi dan daerah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan bahwa pemerintah melakukan pembangunan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan melakukan rehabilitasi irigasi sebanyak 3 juta hektare.

Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan, yakni irigasi dengan luas di atas 3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk luas irigasi 1.000 hektare—3.000 hektare menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan di bawah 1.000 hektare ditangani pemerintah kabupaten/kota.

"Kami optimis pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR dapat memenuhi target yang ditetapkan," ujarnya, akhir pekan lalu.

Dari 1 juta hektare irigasi baru yang menjadi tugas Kementerian PUPR, yakni 561.173 hektare atau sebesar 56,12%, 236.374 hektare atau sebesar 23,64% dilakukan pemprov, dan 202.453 hektare atau sebesar 20,25% menjadi tanggung jawab pemkab/pemkot.

Saat ini pembangunan irigasi baru yang dilakukan pemerintah pusat telah tercapai 43,91% dari target 561.173 hektare. "Kami akan berusaha keras untuk mencapai target pada 2019 dan optimistis bisa tercapai," ucap Imam.

Sementara itu, progres dari pemprov sebesar 7,05% dan pemkab/pemkot 8,55%. Bila dihitung dari target total 1 juta hektare, baru baru tercapai 28,04%.

"Kami meminta agar pemprov dan pemkab bisa dipercepat pembangunan irigasi karena anggarannya terbatas," katanya.
Sementara itu, untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, dari target 3 juta hektare, yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR seluas 1,30 juta hektare dan telah selesai direhabilitasi 961.000 hektare atau 70,14%.

"Untuk rehabilitasi yang dilakukan pemerintah daerah baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota telah berhasil direhabilitasi 136.000 hektare atau baru sekitar 8% dari target 1,70 juta hektare," kata Imam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yanita Petriella
Editor : Zufrizal
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper