Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan aktivis lingkungan menyayangkan sikap reaktif pemerintah ketika menanggapi resolusi kelapa sawit Parlemen Eropa.
Kelapa Desk Kampanye Sawit Watch Maryo Saputra Sanuddin mengungkapkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah berulangkali menemukan fakta buruknya tata kelola kelapa sawit di lapangan. Namun, pemerintah justru tidak berani melakukan inspeksi ke lapangan untuk membuktikan kebenaran fakta tersebut.
“Justru kami dianggap melakukan kampanye hitam oleh pemerintah. Sekarang, setelah Uni Eropa mengecam sawit Indonesia, baru pemerintah kalangan kabut untuk melakukan klarifikasi,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (20/4/2017).
Sawit Watch, kata Maryo, mendapatkan data lapangan salah satunya karena kerap membantu pemerintah daerah untuk mendorong tata kelola lahan agar lebih pro lingkungan dan sosial. Peran serupa juga dilakukan oleh sejumlah LSM lainnya.
Semenjak Parlemen Eropa meloloskan resolusi Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests pada Selasa (4/4/2017), kalangan pemerintah memang bersuara lantang menolak tuduhan dalam laporan tersebut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan resolusi itu merupakan penghinaan terhadap Indonesia.
Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan rilis yang mempertanyakan posisi Uni Eropa sebagai pioner prinsip perdagangan yang adil. Terakhir, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mengecam resolusi Parlemen Eropa karena dianggap diskriminatif.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan San Afri Awang menuturkan sikap emosional yang ditunjukkan Menteri Siti menandakan bentuk nasionalisme. Namun, dia tidak membantah memang masih ada masalah menyangkut tata kelola industri kelapa sawit.
“Tapi untuk menghadapi orang luar, kita lupakan dulu kekurangan di dalam negeri. Apalagi, banyak hal juga yang memang tidak diketahui Parlemen Eropa,” katanya.
