Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat berancang-ancang mengeluarkan pernyataan sikap resmi untuk menanggapi resolusi kelapa sawit yang dikeluarkan Parlemen Eropa (The European Parliament) dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, Selasa (18/4/2017) sore.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan rapat tersebut secara khusus membahas resolusi Parlemen Eropa. Komisi IV telah memanggil pejabat eselon I dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dia tidak membantah bila dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi IV bisa saja membuat pernyataan resmi parlemen guna menyikapi Parlemen Eropa. “Kita lihat situasi,” kata Herman ketika dikonfirmasi Bisnis.com, Selasa (18/4/2017).
Sebagaimana diketahui, Parlemen Eropa meloloskan resolusi yang terangkum dalam Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests pada Selasa (4/4/2017), tepat dua minggu lalu. Resolusi tersebut merekomendasikan penyetopan impor kelapa sawit secara bertahap karena dituduh memicu deforestasi dan ekses negatif lainnya di sektor lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia.
Kalangan pemerintah telah menyatakan penolakannya atas resolusi tersebut. Mereka a.l. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Namun, sampai saat ini belum ada suara resmi dari DPR sebagai parlemen Indonesia.
