PAKET KEBIJAKAN XV: ALFI Minta Silognas Dibenahi

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak agar pemerintah membenahi tata sistem logistik dalam paket kebijakan ekonomi ke-XV.nn
Wike Dita Herlinda | 21 Maret 2017 16:10 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan sebelum meresmikan secara simbolis 11 Pusat Logistik Berikat (PLB) di Indonesia di Kawasan Industri Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3/2016). - Antara/Widodo S. Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA —  Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak agar pemerintah membenahi tata sistem logistik dalam paket kebijakan ekonomi ke-XV.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menilai ketimpangan perekonomian di Indonesia terjadi akibat ketiadaan dukungan manajemen rantai pasok komoditi di daerah pedesaan dan perkotaan sehingga mengakibatkan harga sejumlah komoditas meroket.

Pemerataan pembangunan ekonomi dalam negeri, lanjutnya, baru dapat terwujud bila pemerintah membenahi sistem logistik nasional, dan melakukan upaya peningkatan kualitas distribusi komoditi perdagangan dengan manajemen rantai pasok.

“Indonesia sebagai negara maritim harus memiliki sistem logistik yang handal untuk mendukung distribusi logistik baik nasional dan regional, serta memperbaiki perangkat sistem logistiknya. Dengan begitu, kita bisa menekan biaya hingga 10%, dan memudahkan akses antar pulau,” ujar Yukki dalam siaran pers, Selasa (21/3/2017).

Saat ini, Yukki mengaku melihat banyak ketimpangan dan ketidakadilan antara produsen di daerah pedesaan dengan pedagang besar di perkotaan. Dia mencontohkan dari sektor pertanian, dimana para petani sebagai produsen produk- produk pertanian justru menerima penghasilan jauh lebih rendah ketimbang pengumpul dan pedagang besar di kota. Akibatnya, kesejahteraan petani di desa tidak meningkat.

“Semuanya itu akibat tidak adanya sistem logistik daerah (sislogda) sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Begitu juga dengan sektor perikanan. Meskipun sudah dibangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), tapi belum didukung manajemen rantai pasok yang handal sehingga komoditi perikanan tetap relatif mahal,” ungkap Yukki.

Demikian juga dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah-daerah pada umumnya tidak menerapkan manajemen rantai pasok yang tepat, sehingga tidak berkembang maksimal.

Dalam pengamatannya, IKM di daerah pada umumnya masih terpusat pada sistem produksi namun tidak terintegrasi dengan aspek pemasaran.

“Di era digital saat ini, proses produksi dan pemasaran produksi komoditi perdagangan sudah menjadi satu kesatuan. Bahkan, di negara- negara maju telah menerapkan Supply Chain Management (SCM) Plus,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yukki mengaku pihaknya telah memberi masukan kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution terkait pembenahan sistem logistik nasional. Bak gayung bersambut, pemerintah berjanji untuk segera meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV yang fokus mengenai penyediaan jasa logistik.

“Pokoknya lebih ke penyediaan jasa (logistik). Selasa saya akan bertemu Presiden," ujar Darmin beberapa waktu lalu.

Sementara itu, kebijakan terkait dengan pemerataan ekonomi, Darmin mengaku kementeriannya butuh persiapan, dan kerjasama dengan pelaku usaha. “Kita tidak mungkin melakukan sendiri, butuh peran pelaku usaha,” sambung Darmin.

Hal ini lantas disambut baik oleh Yukki, dirinya berharap pemerintah mampu menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang cepat, tepat, dan efisien lewat Paket Ekonomi XV tersebut.

“Diharapkan lewat Paket Ekonomi XV pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang lebih baik melalui Sistem Logistik Daerah (Sislogda) yang terintegrasi dengan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dengan menerapkan manajemen rantai pasok,” terang Yukki.

Lebih lanjut, Yukki menyebutkan bila manajemen rantai pasok untuk semua komoditas terwujud, maka Indonesia bisa mencapai perekonomian yang berkeadilan dan merata bukan hanya di perkotaan, namun juga di daerah- daerah.

“Dengan menerapkan manajemen rantai pasok yang tepat seharusnya kita juga tidak perlu lagi melakukan impor komoditi pangan seperti beras, cabai, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Sebab seluruh proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen seluruhnya telah dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar.”

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
transportasi logistik, paket kebijakan

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top