Bisnis.com, PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan meminta badan usaha milik daerah proaktif menyertakan laporan keuangan agar bersifat transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan penyertaan laporan keungan dengan proaktif merupakan bukti perusahan bersifat transparan dan akuntabel. Sifat akuntabel dan transparan itu merupakan suatu syarat penting dalam pengelolaan keuangan BUMD.
"Masih banyak BUMD yang tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan. Hal ini akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," katanya saat berada di Pekanbaru, Senin (23/1/2017).
Menurutnya,rakyat Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan yang tidak tersentuh oleh negara melalui badan usahanya. Kontribusi ini lahir karena badam usaha daerah dan negara belum memberikan kontribusi untik kesejahteraan karena tidak bersifat akuntabel dan transparan.
Dia mengatakan perusahaan daerah harus berperan aktif mengontrol perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, BUMD harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam masa-masa tertentu.
Dia menyontohkan perkreditan bank pembanguna daerah yang harus bersifat prorakyat atau tidak memberatkan. Bank juga diminta berfokus pada kredit produktif agar dapat memberikan lapangan kerja, meningkatkan perekonomiandan kesejahteraan.
Sementara itu, Pemprov Riau mengakui ada beberapa BUMD-nya belum mampu memberikan kontribusi kepada kesejahteraan rakyat. Pemprov Riau seindiri bahkan secara jelas menegaskan beberapa BUMD tidak menerapkan pengelolaan keuangan yang efisien.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan tujuh BUMD telah mengajukan pernyataan modal sebesar Rp856 miliar di APBD 2017. Menurutmya, Pengajuan anggaran yang cukup besar. Padahal, track record perusahaan itu tidak baik.
"Kontribusi BUMD masih sangat rendah karena buruknya tata kelola yang dilakukan oleh pengurusnya. Mereka tidak menerapkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak mampu bersifat proaktif melaporkan keuangan kepada BPK," katanya.
Menurutnya, masalah tersebut terus berlarut-larut dari beberapa tahun lalu. Pemprov Riau ajan segera merevitalisasi BUMD dengan memperbaiki tata kelola dan manajemen dari BUMD tersebut untuk lebih terbuka dan baik.
Namun, Ahmad Hijazi mengakui Riau juga memiliki beberapa BUMD yang mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian dan kesejahteraan.
Riau memiliki BUMD yang bergerak di sektor minyak bumi dan gas seperti PT Bumi Siak Pusako yang mengelola wilayah kerja minyak bumi Blok Coastal Plain Pekanbaru bersama dengan PT Pertamina.
PT Sarana Pembangunan Riau juga mengelola wilayab kerja minyak bumi untuk wilayah kerja Blok Langgak. Selain itu, Riau memiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Riau-Kepri yang berpusat di Pekanbaru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
