Bisnis.com, SAMARINDA– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda akan mengoptimalkan komunikasi ke seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Samarinda.
Hal ini dalam rangka menyelaraskan program dilaksanakan SKPD dengan rencana yang sudah disusun dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Kepala Bappeda Kota Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan dirinya tidak ingin institusi yang dipimpinnya dianggap paling menentukan di lingkungan Pemerintah Kota. Namun, Bappeda harus menjadi penyelaras agar pelaksanaan setiap program sesuai dengan Renja (Rencana Kerja) dan Renstra (Rencana Strategis).
“Program juga harus sesuai dengan RPJMD. Karena, program yang tidak ada cantolannya (tidak sesuai RPJMD), nanti dikeluarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak sesuai yang kita harapkan,” ujar Asli, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/1/2017).
Menurut Asli, komunikasi yang dioptimalkan Bappeda tidak harus dalam bentuk formal melalui Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan). Namun, ia akan menemui kepala SKPD dengan jajaran kepala bidangnya dalam suasana coffee morning atau diskusi-diskusi kecil dan tak memerlukan waktu lama.
“Tidak perlu waktu lama diskusi, tapi bagaimana Bappeda mengetahui apa masalah dialami SKPD dan cara menyikapinya. Sehingga, perlu asistensi disini. Dan, SKPD tidak perlu hanya mengirim data saja (ke Bappeda), karena data yang dikirim belum tentu kita bisa pahami. Sebaliknya juga, apa yang disikapi Bappeda belum tentu sesuai keinginan SKPD,” ujar Asli.
Dikatakan Asli, saat ini kondisi fiskal Pemkot Samarinda memang kurang menggembirakan. Hal ini, perlu disikapi dengan menyamakan persepsi seluruh jajaran Pemkot dengan melakukan penghematan menggunakan anggaran di tahun 2017 dan bekerja lebih bisa menyesuaikan kondisi tersebut.
“Saat ini, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sudah bersepakat dengan DPRD. APBD 2017 Kota Samarinda sekarang ini dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Kita tunggu saja itu, termasuk nilai APBD kira-kira semula Rp 1,7 triliun bertambah menjadi Rp 2,2 triliun termasuk bantuan keuangan yang belum pasti,” ujar Asli.
