Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bulan ini menyelenggarakan konvensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI bidang pendamping UMKM.
Konvensi ini akan melahirkan sebuah pedoman baku bagi para pendamping UMKM dalam memberikan layanan pendampingan, sekaligus diharapkan semakin membuka lapangan kerja baru melalui industri jasa pendampingan UMKM.
Deputi bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM Yuana Sutyowati mengatakan guna mendukung program tersebut, Kemenkop akan merekrut 10.000 konsultan pendamping dari berbagai daerah. Rekrutmen tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja KUMKM agar produktivitas dan daya saingnya meningkat sehingga mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
"Sekarang sudah 7.380, kita akan tambah terus. Pemerintah sudah sangat clear bahwa untuk memberdayakan UMKM salah satu strategisnya adalah penguatan pendamping, sehingga dia bisa mengawal day by day di sentra-sentra UKM," kata Yuana, Sabtu (24/12/2016).
Dengan hadirnya 10.000 pendamping diharapkan KUMKM akan naik kelas. Namun demikian memobilisasi para pendamping KUMKM agar mampu bekerja secara profesional dalam waktu singkat bukanlah hal mudah. Kementerian UKM perlu terlebih dahulu membuat standarisasi layanan pendampingan, serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembelajaran yang efektif.
"Yang melakukan pengawalan terhadap berjalannya usaha, naik kelasnya UKM di sentra-sentra UKM itu adalah konsultan pendamping ini. Oleh karena itu, kompetensi standarisasi pendamping ini penting," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
