Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta mengalokasikan belanja lebih besar untuk mendanai aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Penasihat Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Ari Mochamad mengungkapkan saat ini hampir 95% pendanaan pencegahan perubahan iklim didominasi dari sektor swasta. Kondisi ini, menurut dia, menjadikan pemanfaatan pendanaan sebagai tantangan dalam aksi-aksi adaptasi.
“Dalam kerangka adaptasi perubahan iklim, perencanaan adalah kata kunci. Koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan lembaga menjadi keharusan untuk memaksimalkan APBN secara efektif dan efisien,” katanya dalam siaran pers, Rabu (23/11/2016).
Ari menambahkan perencanaan yang diikuti oleh pendanaan harus segera direalisasikan menjadi aksi dan implementasi yang efektif. Pasalnya, dampak perubahan iklim sudah nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai bencana iklim yang terjadi di sejumlah daerah.
“Diperkuat dengan dorongan dari dunia internasional, tidak ada lagi waktu untuk menunggu masyarakat Indonesia agar semakin tangguh dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak terhindarkan,” ujarnya.
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP-22) Maroko mengharuskan adanya komitmen politik tertinggi untuk melawan perubahan iklim. Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian Paris dan menargetkan pemangkasan 29% emisi gas rumah kaca pada 2030.
Pemerintah pun telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada Februari 2014 sebagai upaya koordinasi lintas sektor pemerintah untuk mengurangi kerentanan dan risiko dari perubahan iklim. Dalam dokumen itu, terdapat beberapa sub-bidang seperti ketahanan pangan, kemandirian energi, kesehatan, permukiman, infrastruktur, perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Erik Armundito mengatakan sasaran RAN-API a.l. ketangguhan ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus, dan sistem pendukung ketahanan.
“RAN-API menjadi panduan untuk rencana kerja pemerintah, masukan utama bagi perencanaan kementerian dan lembaga, serta acuan bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Indonesia Climate Alliance Selamet Daroyni menilai peran dan potensi APBN perlu dipetakan lagi untuk mengukur kemajuan dan merencanakan peningkatan pendanaan perubahan iklim. Di samping itu, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat.
“Perlu ada dialog antar pemerintah agar APBD dapat dimaksimalkan,” ucapnya.
