Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Menuntut DPR untuk mengesahklan RUU Pertembakauan karena regulasi tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masa depan mereka.
Ketua APTI, Agus Parmuji mengatakan, berdasarkan pantauan petani tembakau, seluruh proses pembahasan RUU tersebut tidak ada yang menyalahi aturan untuk dibawa ke rapat paripurna. Sehingga, petani tembakau pun yakin pembahasan RUU di Baleg itu tidak ada mekanisme yang dilanggar.
”Kami merasa ada yang janggal. Kenapa pimpinan DPR tidak segera membawanya ke Badan Musyawarah. Bahkan, surat APTI yang ditujukan ke Pimpinan DPR tidak segera ditanggapi secara serius,” tuturnya, berdasarkan rilis yang diterima, Rabu (16/11/2016).
Lebih lanjut Agus menyatakan, unjuk rasa para petani ini juga dilakukan karena tidak adanya respon dari pimpinan DPR atas surat audiensi yang telah mereka kirimkan. ”Anehnya, mereka malah merespon dari kelompok anti tembakau. Wajar jika petani tembakau protes dan mempertanyakan sikap pimpinan DPR” ujarnya.
Ketua Departemen Antarlembaga APTI Yudha Sudarmaji meminta agar pemerintah membuat regulasi yang jelas soal cukai rokok impor dan atau rokok yang menggunakan bahan baku tembakau impor. ”Rokok impor atau rokok yang menggunakan bahan baku impor, mestinya dikenakan cukai tiga kali lipat dibanding rokok yang mengunakan bahan baku local,” ujarnya.
Untuk membantu para petani, Yudha mengusulkan adanya regulasi yang memprioritaskan penyerapan tembakau lokal. ”Produksi industri rokok menggunakan 80% bahan baku local, dan 20% bahan baku impor.
APTI juga mendesak agar kedaulatan petani tembakau terwujud melalui peraturan perundangan. Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman bagi petani. Tujuannya agar ada kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. ”APTI mendesak RUU pertembakauan tersebut dapat segera disahkan dan diimplementasikan di Indonesia,” tegas Yudha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
