Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Senin, dengan tujuan meminta pemerintah agar mempercepat pembangunan industrialisasi perikanan di Tanah Air.
"Kadin Indonesia mendukung penuh implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, Senin.
Menurut dia, aturan tersebut penting bagi industrialisasi di sektor perikanan karena berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, baik nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan.
Aturan itu, ujar dia, juga termasuk untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara.
"Untuk percepatan industri perikanan nasional, kita juga harus memperhatikan infrastruktur dan skema pembiayaannya harus seperti apa," katanya.
Pada rakernas itu, Kadin berfokus kepada beberapa hal penting, antara lain peningkatan produksi perikanan tangkap, budi daya dan pengolahan hasil perikanan, serta penyusunan rencana aksi.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa target penyebaran benih sejumlah komoditas kelautan dan perikanan sebesar 100 juta ekor benih ke berbagai daerah sudah berhasil dilampaui.
"Untuk target sebaran 100 juta ekor benih. Sampai bulan Oktober lalu, kami sudah melampaui target," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam jumpa pers di kantor KKP, Jakarta, Selasa.
Dari target 100 juta ekor benih, pihaknya sudah menyalurkan hingga 153 juta ekor yang tersebar di berbagai daerah.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP juga mengakui banyaknya benih yang tersebar juga karena ada banyak hal yang sifatnya insidentil, seperti bantuan untuk korban di daerah bencana banir dan gunung meletus.
Dia juga memaparkan dari total 153 juta benih itu, sebanyak 68 persen merupakan benih komoditas air payau, seperti udang, kepiting, dan rajungan.
Selain itu, sekitar 31 persen dari penyebaran benih tersebut adalah untuk benih komoditas kelautan dan perikanan air tawar.
"Sisanya satu persen untuk benih ikan laut seperti kerapu dan kakap," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
