Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Groundbreaking Tol Trans Sumatra di Pekanbaru-Dumai Akhir 2016

Jokowi akan melaksanakan groundbreaking Tol Trans Sumatra Pekanbaru-Dumai pada Desember 2016 dengan syarat Pemerintah Provinai Riau harus menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan.
Gemal Abdel Nasser P.
Gemal Abdel Nasser P. - Bisnis.com 24 Oktober 2016  |  19:45 WIB
Groundbreaking Tol Trans Sumatra di Pekanbaru-Dumai Akhir 2016
Proyek tol Antasari-Depok - Jibiphoto
Bagikan

Bisnis.com, PEKANBARU-- Presiden Joko Widodo akan melaksanakan groundbreaking Tol Trans Sumatra Pekanbaru-Dumai pada Desember 2016 dengan syarat Pemerintah Provinai Riau harus menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan.


"Pihak Kantor Staf Kepresidenan telah mengkonfirmasi, Presiden Joko Widodo akan melaksanakan groundbreaking (Tol Pekanbaru-Dumai-red) pada Desember 2016 ini," kata Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masperi, Senin (24/10/2016).


Pemerintah Provinsi Riau masih menyelesaikan proses ganti rugi lahan dengan deadline November 2016.  Pemerintah berupaya untuk mempercepat realisasi biaya ganti rugi.


Masperi juga meminta Kantor Staf Kepresidenan untuk mencarikan talangan dana, jika Kementerian PUPR tidak mempunyai dana yang cukup sampai deadline yang ditentukan Presiden tersebut. Dana ganti rugi tersebut mencapai Rp3,5 triliun.


Enam orang pemilik lahan dengan 7 bidang tanah di Pekanbaru tidak menyetujui ketetapan harga. Kementerian PUPR telah mengumumkan harga tanah Sesi I sesuai dengan luasan dan Nilai Jual Objek Pajak pada 12 Oktober lalu. Namun, hal ini tidak menjadi kendala.


Pemerintah akan membayarkan dana sesuai NJOP dengan menitipkan ke Pengdailann Negeri ke Pekanbaru, sebelum hakim mengeluarkan putusan. Jika gugatan tersebut memenangkan pihak pemilik lahan, maka pemerintah akan membayar sesuai dengan keputusan pengadilan.  


Pemerintah Provinsi Riau telah menyepakati hal tersebut dengan Kantor Staf Presiden, Kementerian PUPR, BPN dan pihak-pihak lain. Masperi mengatakan gugatan hanya terjadi di wilayah sesi I yang meliputi 48,8 ha di Pekanbaru, 407 di Siak dan 98,6 ha di Kampar.


Masperi mengatakan tidak akan ada lagi gugatan dari pemilik lahan di wilayah Sesi II-Sesi VI. Namun, BPN masih mengukur dan menentukan harga ganti rugi sesuai dengan NJOP.


Masperi mengatakan lahan-lahan di Sesi II hingga Sesi VI umumnya dimiliki pemerintah dan perusahaan. Pemerintah dan perusahaan dinilai lebih kooperatif tidak akan memberikan kendala terhadap pembangunan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

proyek tol tol trans sumatra
Editor : Rustam Agus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top