Bisnis.com, DEPOK - Pemerintah Kota Bogor meningkatkan target realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sepanjang tahun ini seiring faktor pendukung di beberapa sektor yang optimistis mampu dicapai.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan hingga akhir tahun PAD dipatok mencapai Rp728,03 miliar dari target sebelumnya Rp670,00 miliar.
"Penerimaan pajak non-PBB dan BPHTB kami tingkat sehingga diharapkan performa penerimaan sepanjang tahun ini bisa tercapai," ujarnya, Jumat (14/10/2016).
Dia menjelaskan revisi target PAD di Kota Bogor dilakukan antara lain di sektor pajak hotel yang naik sebesar 9,95% menjadi Rp68,5 miliar, pajak restoran naik sebesar 29,19% menjadi Rp94,5 miliar dan pajak hiburan naik sebesar 15,71% menjadi Rp22 miliar.
Selain itu, revisi juga dilakukan pada pajak hiburan menyusul semakin bergairahnya industri film tanah air yang mampu menggenjot bioskop termasuk di Kota Bogor. Adapun, pajak parkir naik 10% dan pajak bumi bangunan (PBB) naik 9,81% menjadi Rp104,4 miliar.
Bima memaparkan kenaikan terjadi karena adanya kebijakan menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) seiring dengan menghilangkan kewajiban membayar PBB bagi objek pajak warga miskin.
Namun, sambungnya, pemerintah daerah saat ini masih menunggu kepastian informasi alokasi dana bagi hasil dari Pemprov Jawa Barat. "Karena kepastiannya diperoleh setelah proses evaluasi terhadap raperda perubahan APBD 2015 dilaksanakan oleh gubernur," paparnya.
Sementara itu, realisasi penerimaan PBB di Kota Depok hingga pekan kedua Oktober tahun ini mencapai Rp184,82 miliar atau telah mencapai target tahun ini Rp175 miliar. Adapun, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hingga pekan kedua Oktober tahun ini Rp167,97 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok Nina Suzana mengatakan pihaknya optimistis PAD Kota Depok sepanjang tahun ini akan tercapai yang disumbang besar oleh perolehan PBB dan BPHTB. "Harus optimistis, karena setiap tahun PAD Depok terus mengalami kenaikan," paparnya.
Berkaca pada tahun lalu, perolehan PAD Depok hingga September mencapai RP669.96 miliar dari target Rp697,15 miliar. Adapun realisasi hingga akhir tahun lalu mencapai Rp818,20 miliar. Sementara PAD yang dipatok hingga akhir tahun ini mencapai Rp795,35 miliar.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mendorong kalangan pengusaha di Depok untuk taat membayar pajak, seiring masih banyaknya penunggak pajak di kota tersebut.
"Kan salah satu penggerak perekonomian dan penerimaan daerah adalah ketaatan membayar pajak dari kalangan pengusaha. Maka dari itu, ayo yang punya usaha apapun jangan lupa pajaknya," ujar dia.
