Bisnis.com, BANDUNG—Rencana Pemerintah Pusat mengambil alih pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka kemungkinan besar batal.
Direktur Utama BUMD PT BIJB Virda Dimas mengatakan salah satu syarat alih kelola adalah Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sisi udara dan darat.
Namun dari informasi yang diperoleh pihaknya rencana tersebut sulit terealiasi.
“Di APBN Perubahan 2016 tidak ada anggaran [untuk BIJB], di APBN 2017 pun tidak ada,” katanya di Bandung, Senin (15/8).
Menurutnya jika faktanya pemerintah tidak menganggarkan sama sekali untuk BIJB, maka pembiayaan bandara ini akan kembali ke skema lama yakni berasal dari modal Pemprov Jabar ditambah pinjaman dari perbankan atau swasta.
“Pak Menhub kan sudah statement juga kalau swasta diperbolehkan membiayai BIJB,” tuturnya.
Saat ini pihaknya tengah mencairkan anggaran di APBD Jabar 2016 sebesar Rp200 miliar, selain meminta Pemprov juga menambah modal di APBD Perubahan 2016 Rp400 miliar. Duit ini menurut Virda dibutuhkan untuk membayar pengerjaan fisik sisi darat BIJB.
“Sampai saat ini total biaya keluar sudah Rp180 miliar pembayaran pembangunan sekarang baru sampai struktur, mungkin nanti naik atap,” paparnya.
Pihaknya menghitung dari syarat modal Pemprov ini biaya pembangunan sisi darat masih bisa ditutup hingga Desember bahkan Januari 2017. Menurutnya anggaran penuntasan sisi darat BIJB bisa dikatakan aman jika pihaknya diperbolehkan menggandeng investor.
“Kalau APBN tidak ada, maka perlu ada alternatif pembiayaan. Dari awal kita sudah bergerak dan siap dengan skema lain,” katanya.
Namun skema menggandeng swasta ini tetap membutuhkan persetujuan dari Menteri Perhubungan Budi Karya. Virda mengaku kepastian soal pendanaan penting karena proyek ini ditarget bisa tuntas November 2017.
“Kalau pemerintah nggak jadi ambil alih, kita jalan ke perbankan dan investor. Masalahnya kalau diswastakan itu mereka harus setuju dengan skema BIJB. Mudah-mudahan sih setuju,” ujarnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku pihaknya sudah mendapatkan kabar soal alih kelola BIJB kemungkinan balik lagi ke Pemprov Jabar. Menurutnya dari awal bandara ini dicita-citakan dikelola oleh BUMD dan BUMN.
“Kalau sekarang balik lagi ke skema awal ya tidak masalah, dari awal kita ingin ada kerjasama dengan swasta BUMN dalam hal ini Angkasa Pura II,” katanya.
Menurutnya jika alih kelola ini batal, maka beban anggaran pemerintah akan lebih ringan.
Heryawan menawarkan solusi daripada pemerintah menutup seluruh pembiayaan maka lebih baik APBN disuntikan ke AP II untuk bekerjasama dengan PT BIJB.
“Kan kebutuhannya cukup separuhnya APBN bisa dihemat. Saya sudah dengar APBN tahun ini tidak ada anggaran untuk BIJB,” cetusnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
