Bisnis.com, JAKARTA - Guna mempercepat pengembangan panas bumi, pemerintah bakal memberikan tiga terobosan guna mencapai target listrik dari panas bumi sebesar 7.200 MW di 2025.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak menjelaskan pihaknya bakal memberi insentif guna mempercepat pengembangan panas bumi.
Adapun terobosan dimaksud adalah, pertama, dilakukan penugasan pengusahaan panas bumi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). "Tujuan agar wilayah kerja panas bumi segera dikembangkan dari tahap eksplorasi sampai dengan pemanfaatan," kata Yunus di sela acara The 4th Indonesian International Geothermal Convention adn Exhibition di Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Kedua, dilakukan penyusunan harga jual listrik panas bumi dengan skema Feed-In Tariff yang lebih memfasilitasi keekonomian pengembang panas bumi.
Dengan skema ini, pemerintah bakal menetapkan harga listrik terendah dan tertinggi sehingga tidak perlu ada negosiasi harga antara pengembang dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli listrik.
Yunus menjelaskan tarif yang disediakan beragam untuk PLTP dengan kapasitas 5-220 MW. Penetapan tarif akan mengacu kepada beberapa hal yakni kualitas uap dan ketersediaan infrastruktur ke PLTP.
Ketiga, pemerintah bakal membuka peluang bagi pengembang untuk mendapatkan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi sekaligus melakukan Eksplorasi (PSPE)
“Yang sudah melakukan PSPE mendapatkan keistimewaan dalam tahap lelang," katanya.
