Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya melakukan rapat koordinasi dengan empat kementerian teknis yang membidangi sektor kemaritiman untuk mempercepat sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pihaknya segera mempercepat program prioritas di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Misalnya di Kementerian Perhubungan kami inginkan percepatan masalah kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian kereta api dari bandara, lalu masalah penerbangan,” kata Luhut di Gedung BPPT, Selasa (2/8/2016).
Tak hanya itu, Luhut memastikan dalam satu minggu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melapor ke Kemenko Maritim dan Sumber Day terkait kendala dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Pak Budi Karya sudah berkata dalam beberapa waktu akan selesai, beliau akan cepat menyelesaikannya, beliau bilang dalam satu minggu akan melaporkan kembali perkembangannya seperti apa,” jelas Luhut.
Luhut juga menerangkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Menteri ESDM Archandra Tahar sudah mengkaji masalah lain di sektor perhubungan. Salah satunya dengan mengevaluasi harga avtur di Bandara Soekarno Hatta yang lebih mahal 26% dibandingkan harga avtur di bandara lain.
“Efisiensi menjadi kata kunci, dimana semua kementerian teknis harus melakukan efisiensi,” katanya.
Luhut juga menjabarkan sejumlah percepatan lain misalnya di Kementerian ESDM harus ada percepatan terkait pembangunan Blok Masela, percepatan pembangunan 35.000 MW dengan memperbaiki business process dan birokrasi, percepatan Blok Mahakam.
Adapun untuk Kementerian Pariwisata, Luhut meminta percepatan pembangunan pariwisata di tiga destinasi utama yakni; Danau Toba di Sumatra Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.
Luhut menyebut bahwa Presiden Joko Widodo mengimbau percepatan dalam pengembangan industri perikanan di lokasi-lokasi tersebut.
“Jadi kalau ada negative place kita mau review, agar mempermudah orang investasi. Intinya, Presiden mau dalam poros maritim ini ada investasi yang dilakukan dengan cepat dan tidak banyak birokrasi,” jelasnya.
