Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah pusat yang berencana kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII disarankan sebaiknya mengatur penyelesaian masalah yang ada di depan mata seperti produktivitas dan daya saing.
Kepala Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Rina Indiastuti mengatakan, yang paling mendesak dan menjadi ancaman bagi perekonomian nasional adalah masalah menyangkut sulitnya produktif termasuk di dalamnya berdaya saing.
"Ini yang paling di depan mata. Jadi, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang betul-betul untuk peningkatan daya saing. Apalagi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah jalan," katanya, kepada Bisnis, Rabu (3/8/2016).
Di internal Asean saja, volume ekspor Indonesia terus melambat dan impornya terus menanjak. Dia mengkhawatirkan pasar dalam negeri justru akan menjadi sasaran empuk negara lain karena bangsa kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Menurutnya, produk dalam negeri tidak bisa berbuat apa-apa lantaran produknya tidak bisa bersaing. Tentu saja, pengusaha akan senang dengan paket kebijakan ini.
"Karena selama ini mereka terjebak dengan biaya produksi yang terus naik, inflasi, nilai tukar dan lain-lain. Kalau ini diselesaikan dampaknya akan signifikan," ujarnya.
Lintas Sektor
Mengenai paket kebijakan yang telah ada, dirinya menilai secara substansi paket tersebut sangatlah bagus. Hanya yang terjadi perlu penguatan lintas sektor dan pemerintahan sebut saja pusat dan daerah.
"Seharusnya juga bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa mendukung kemudahan itu terjadi. Paket kebijakan di tataran eksekutor sebaiknya masing-masing unit mengeluarkan pekerjaan yang support paket implementasi tapi dengan keseragaman sehingga paket yang ada akan efektif," ujarnya.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar masih berharap banyak terhadap dampak positif dari paket kebijakan ekonomi.
Sekretaris Apindo Jabar Martin B. Chandra menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan merupakan salah satu stimulus untuk kembali menggairahkan roda perekonomian nasional.
"Kami sangat mendukung adanya paket yang terus dikeluarkan, asal harus berdampak positif," jelasnya.
Kendati demikian, Martin meminta pengawasan pemerintah terhadap implementasi di lapangan harus terus dilakukan agar realisasinya tepat.
