Bisnis.com, JAKARTA—Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia meminta pemerintah segera merealisasikan program beyond cabotage agar mampu mendongrak kinerja perekonomian nasional.
Beyond cabotage merupakan kegiatan angkutan ekspor impor yang memprioritaskan penggunaan kapal berbendera Merah Putih atau dioperasikan perusahaan pelayaran nasional, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Ketua Umum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (P3N2I) Carmelita Hartoto mengatakan beyond cabotage merupakan kelanjutan dari program asas cabotage yang sukses mendongkrak pertumbuhan jumlah kapal nasional.
“Untuk itu, kami mendorong agar beyond cabotage dapat segera terealisasi karena akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional, terutama untuk menahan arus keluarnya devisa negara ke luar negeri,” katanya dalam siaran pers, Minggu (24/07).
Saat ini, lanjut Carmelita, program beyond cabotage baru pada tahap pencatatan nilai ekspor dalam bentuk cost, insurance and freight (CIF).
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap program beyond cabotage. Dia berharap implementasi beyond cabotage yang dilakukan pemerintah selama ini dapat berjalan konsisten. Sejalan dengan itu, dia juga meminta adanya insentif bagi pemilik barang yang menggunakan kapal nasional untuk perdagangan luar negeri. “Upaya-upaya yang dilakukan harus terus didukung, sehingga program beyond cabotage itu dapat segera terealisasi,” ujar wanita yang telah menakhodai P3N2I atau Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) sejak 2011 itu.
Di sisi lain, Carmelita menuturkan INSA dan Kemenhub juga tengah menindaklanjuti 26 persoalan pelayaran di daerah. Salah satu persoalan tersebut antara lain mengenai Vessel Traffic Service (VTS) dan penerapan Inaportnet. Dia menegaskan INSA saat ini masih berjalan seperti biasa, meskipun terdapat dualisme dalam organisasi INSA. Dia mengimbau kepada seluruh anggota INSA baik pusat dan daerah untuk tetap solid demi kemajuan industri pelayanan nasional.
Seperti diketahui, kepengurusan INSA saat ini terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Johnson W Sutjipto dengan kubu Carmelita Hartoto. Kendati demikian, pemerintah mengakui secara resmi dua kubu tersebut. Hal itu tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No:HK.008/1/15/OTPK-16 pada 20 Juli 2016. Dalam surat tersebut, pemerintah mengakui dua asosiasi pelayaran di Indonesia, yakni INSA dan P3N2I.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub A. Tonny Budiono mengatakan kedua organisasi nantinya akan mendapatkan pembinaan yang sama dan adil dari Kemenhub agar dapat ikut serta mendukung program pemerintah. “Dengan diakuinya eksistensi kedua organisasi tersebut, Kemenhub mengharapkan INSA dan P3N2I dapat bersinergi, sehingga mendukung program pemerintah, yakni membangun Tol Laut dan Poros Maritim Dunia,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
