Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sistem informasi kredit program (SIKP).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan pertumbuhan UMKM secara nasional saat ini baru mencapai 4,7%, sementara Kota Bandung sudah mencapai 7,8% pada 2015.
Yuniar mengatakan, salah satu upaya peningkatan kualitas UMKM yang dicanangkan pemerintah adalah bantuan akses pembiayaan. Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar Rp100 triliun untuk seluruh Indonesia. "Dana tersebut akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ujarnya di Balai Kota Bandung, Kamis (23/6/2016).
Sistematika penyaluran dana melalui KUR ini dibantu dengan aplikasi berbasis website SIKP. Program ini akan berguna sebagai basis data dan layanan informasi penyaluran KUR.
Dia menjelaskan, penggunaan dan pengelolaan SIKP ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
SIKP bertujuan untuk menampung informasi penyaluran KUR berupa data calon debitur, angka kredit, dan transaksi pembayaran KUR.
Sistem ini dibangun oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam bentuk aplikasi yang berbasis website yang nantinya akan menjadi database tunggal dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait, yaitu pemerintah daerah, kuasa pengguna anggaran, perbankan, kementerian keuangan, dan lembaga lain yang ditentukan oleh lembaga kebijakan.
“Selama ini kredit usaha rakyat ini sistemnya kurang akuntabel. Maka hari ini kita dibantu untuk pelatihan dalam menggunakan sistem baru namanya SIKP. Jadi kita bisa mengakses semua data di semua bank yang ada KUR-nya,” jelasnya.
Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil mengatakan SIKP tersebut ujung-ujungnya memudahkan bagi pengambil kebijakan untuk memetakan masalah UMKM di wilayah masing.
Selain itu, Ridwan menjelaskan kepada pihak Ditjen Pembendaharaan Negara bahwa Kota Bandung juga memiliki instrumen untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pengusaha mikro yakni kredit melati.
“Kalau di Bandung kita lengkapi dengan kredit melati. Karena kalau KUR ini kan bisa sampai Rp500 juta, jadi untuk menengah. Nah yang mikronya yang non bankable yang tidak punya agunan kita dukung dari kredit melati," kata Ridwan.
Pada kesempatan tersebut, Ridwan mengusulkan agar sebagian dana yang digelontorkan pemerintah pusat bisa digunakan pula untuk investasi di program kredit melati melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung.
“Saya sampaikan permohonan Kota Bandung agar dari Rp100 triliun itu sebagian bisa dititipkan ke BPR. Karena sekarang hanya bank BUMN saja yang mendapat program Rp100 triliun-nya Pak Jokowi,” tambah Ridwan.
.jpg?w=348&h=261)
