Bisnis.com, JAKARTA – Denmark berminat untuk menanamkan investasi di beberapa sektor industri di dalam negeri, salah satunya sektor energi terbarukan.
Duta Besar Denmark untuk Indonesia Casper Clynge mengatakan akan terus mendorong untuk menambah investasi di Indonesia, salah satunya energi terbarukan.
“Kami harap bisa ada investasi besar di sektor energi terbarukan. Kami juga mengapresiasi adanya peningkatan kesadaran pemerintah Indonesia yang terbukti pada peningkatan dari ease of doing business karena hal tersebut dapat menarik investasi,” katanya usai bertemu dengan Menteri Perindustrian di kantor Kementerian Perindustrian, Rabu (8/6).
Sebelumnya, Denmark telah menyusun pilot project berupa pembangkit listrik tenaga angin di Sumba. Di sektor maritim, RI-Denmark menjalin kerja sama pembangunan infrastruktur, pengembangan minabahari, dan memberantas penangkapan ikan ilegal.
Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan Denmark memiliki teknologi yang dapat dikembangkan untuk program penghematan energi oleh industri lokal.
“Ada dua hal yang bisa digarap. Pertama, sumber energinya sendiri seperti solar, geotermal, dan air. Kedua, pembangkit yang memungkinkan seperti tenaga angin, tenaga ombak, dan panel surya. Mereka sudah membicarakan dengan Kementerian ESDM,” ujarnya.
Adapun hal lain yang bisa dikembangkan, lanjutnya, mengembangkan program penghematan energi seperti yang sudah diterapkan oleh industri semen dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan menjadi energi listrik.
“Saat ini masih dalam rangka penyusunan regulasi untuk industri berwawasan lingkungan. Denmark punya pengalaman bagaimana dia bisa menumbuhkan ekonominya sedemikian tinggi dengan penyerapan energi yang tetap dan tidak meningkat,” ujarnya.
Adapun di sektor agribisnis, Denmark juga memiliki potensi di sektor perikanan. Dia mengatakan Duta Besar Denmark sudah menyambangi kantor Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian dalam rangka membahas kerja sama di sektor energi dan agribisnis.
“Mereka juga mempertanyakan masalah tingkat komponen dalam negeri [TKDN] karena banyak barang yang diimpor dari negara mereka, kemudian dirakit di sini terutama permesinan. Padahal produk yang disuplai ke pemerintah atau BUMN kan mempersyaratkan TKDN,” ujarnya.
