Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta membentuk holding badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pangan sebagai mitra Badan Pangan Nasional guna menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ismed Hasan Putro menilai saat ini tata kelola pangan nasional masih bersifat sporadis. Semestinya, kata dia, pemerintah menyiapkan penanganan dari hulu ke hilir.
“Saya usulkan pemerintah membentuk BUMN holding pangan. Dia nanti yang mengatur dan mendistribusikan sehingga bisa menjaga harga pangan,” katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (4/6/2016).
Ismed menambahkan, BUMN tersebut akan berkerja bersama dengan Badan Pangan Nasional (BPN). Perusahaan pelat merah dinilai akan lebih lincah bergerak bila sewaktu-waktu digerakkan pemerintah mengatasi gejolak harga seperti terjadi menjelang bulan puasa.
“Tidak hanya dari sisi produksi dan distribusi, tapi juga mengendalikan pupuk yang di pasar sering menghilang,” kata mantan bos PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ini.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengungkapkan parlemen masih menanti janji pemerintah untuk membentuk Badan Pangan Nasional. Ketika lembaga baru itu terbentuk, dalam bayangan dia, Perum Bulog bukan lagi berstatus badan usaha.
“Tidak bisa BUMN. Kalau BUMN itu seperti PT Berdikari dan PT Pertani yang berorientasi profit. Tapi Bulog harus seperti pertama kali didirikan Presiden Soeharto yakni lembaga stabilisator harga,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Badan Pangan Nasional merupakan amanat UU No. 126/2012 tentang Pangan. Lembaga itu akan melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pangan. Otoritas tersebut dapat menginstruksikan Bulog untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi pangan.
Klausul dalam beleid itu memerintahkan Badan Pangan Nasional harus terbentuk paling lambat 16 November 2015 lewat peraturan presiden. Namun, hingga lewat batas waktu, lembaga tersebut masih belum terbentuk.
