Bisnis.com, KEDIRI - PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Jamkrida Jatim) menargetkan penjaminan kredit UMKM Rp5,5 triliun hingga akhir 2016 atau meningkat pesat dari posisi tahun lalu Rp3,1 triliun.
Direktur Utama PT Jamkrida Jatim Achmad Nur Chasan mengatakan peningkatan drastis itu wajar mengingat jumlah UMKM yang belum terjangkau oleh Jamkrida masih banyak.
Dari jumlah UMKM di Jatim sebanyak 4,5 juta, tuturnya, jumlah unit usaha yang dijamin Jamkrida baru 128.000 UMKM hingga Maret 2016.
"Masih banyak yang harus kami lakukan. Bukan karena bisnis, yang kami lakukan adalah mengangkat teman-teman UMKM," ucapnya kepada Bisnis di Kediri, Jumat (20/5/2016).
Hingga akhir Maret, plafon kredit UMKM yang terjamin oleh Jamkrida mencapai Rp3,5 triliun yang mencakup 128.000 nasabah (UMKM) dengan serapan 385.000 tenaga kerja.
Nilai penjaminan itu sekitar 19 kali nilai modal ditempatkan dan disetor saat Jamkrida lahir 2010 senilai Rp180 miliar.
Adapun target penjaminan plafon kredit Rp5,5 triliun tahun ini, tutur Achmad, akan meliputi 700.000 UMKM yang menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja.
Jamkrida dibentuk oleh Pemprov Jatim untuk menjamin UMKM yang kegiatan usahanya feasible, dalam arti mampu membayar pokok dan bunga kredit, tetapi tidak bankable karena nilai jaminannya kurang dari nilai pinjaman yang diajukan ke bank.
UMKM yang memperoleh jaminan hanya perlu membayar imbal jasa penjaminan kepada Jamkrida sebesar 1% dari nilai kredit yang disetujui.
"Sehingga, UMKM yang tidak punya kesempatan mengajukan kredit atau ditolak oleh bank, bisa (mengajukan). Bank akan menganalisis apakah usaha mereka feasible. Jika feasible, maka bank akan mengajukan kepada kami agar dijamin," papar Achmad.
Hingga kini, Jamkrida telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank UMKM (Bank BPR Jatim). Posisi aset Jamkrida akhir 2015 senilai Rp219,1 miliar dengan laba Rp4 miliar.
Achmad menyebutkan 92% dari laba Jamkrida dijadikan sebagai cadangan klaim sebagai bukti komitmen menjalankan penjaminan UMKM.
Namun, Achmad menolak menyebutkan nilai kredit bermasalah yang diklaim oleh perbankan kepada Jamkrida karena tak signifikan.
Menurutnya, NPL itu lebih disebabkan persaingan ketat yang mendesak UMKM sehingga menurunkan omzet dan menekan kemampuan membayar pokok dan bunga.
"Kalau kita lihat performa yang ada, sebetulnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah apabila dia (UMKM) dalam persaingan. Artinya, teman-teman UMKM sudah teruji terhadap kondisinya. Artinya kalau dia macet, itu bukan karena dia wanprestasi. Itu karena persaingan," ujarnya.
Achmad menyebutkan 90% UMKM yang dijamin bergerak di sektor produktif, seperti pertanian dan industri pengolahan.
